Kisruh Ketua DPRD dari Golkar Sumsel, Ini Kata Pengamat Unsri Dr Febrian

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pengamat politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian mengungkapkan, adanya "kisruh" dalam pengusulan nama calon ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024 melalui pleno DPD I Golkar Sumsel adalah hal yang normal dalam berorganisasi.

Menurut Febrian, dengan sudah diusulkannya 8 nama calon melalui pleno, artinya sudah melalui prosedur yang ada di partai.

"Keputusan DPD melalui pleno dengan bawa 8 nama ke Jakarta itu hasil akhirnya, jika disitu kebetulan ada nama mantu pak Alex selaku ketua DPD I Golkar Sumsel dan melalui prosedur partai, ya tidak ada persoalan," kata Febrian, Senin (26/8/2019).

Diungkapkan Febrian, jika ada anggapan riak kerabat ketua DPD I Golkar, Fatra dianggap pantas atau tidak, itu merupakan penilaian internal mereka, dan orang luar tidak bisa menilai seakan- akan tidak memenuhi syarat.

"Lain halnya jika dilakukan pleno terbuka, bisa dibaca. Kalau sudah diplenokan dan diputus artinya sudah melalui prosedur mereka dan telah diusulkan ke DPP. Tinggal DPP nanti memutuskan dari delapan itu siapa yang pantas," ungkapnya.

Ditambahkan Febrian, dengan anggapan politik itu dinamis, maka kita tidak tahu arah kedepan, karena kepentingan politiknya jelas tinggi.

"Kan politik itu dinamis, apa memang betul begitu dan seterusnya, kalau ada orang mendukung seseorang dan hal itu tidak disetujui itu biasa itu menariknya."

"Tapi dibaca masyarakat umum kalau banyak konflik diinternal sendiri tidak baik bagi partai," tandasnya.

Dilanjutkan Febrian, dalam beroganisasi di politik jelas kader memiliki hak yang sama untuk diusung.

"Semua anggota kan memiliki hak yang sama, baik itu keluarga atau tidak. Kalau diperhatikan, kita lihat banyak kekerabatan di satu partai, di Golkar bukan hanya pak Alex tapi ada yang lain juga."

"Jadi kita menunggu saja, wait and see apa yang terjadi, kalau apa yang terjadi melalui prosedur dan pleno DPD harus diakui," pungkas Febrian.

Alex Membantah 

Ketua DPD I Golkar Sumsel Alex Noerdin membantah ada gejolak internal Partai Golkar Sumsel terkait rekomendasi nama-nama calon Ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024.

Golkar berhak menduduki kursi ketua setelah meraih kursi terbanyak pada Pileg 2019 lalu.

Alex juga membantah tujuh pengurus harian DPD Golkar Sumsel dipecat dari jabatannya untuk memuluskan jalan Fatra Radezayansyah, menantunya, menduduki kursi Ketua DPRD Sumsel.

Tujuh pengurus harian tersebut, Iskandar Syamwell, Engga Dewata, Rozak Amin, Eli, Fatimah Syamsul, Hendrik, dan Yulizar Dinoto.

"Tidak ada pemecatan, mereka (tujuh pengurus) naik jabatan menjadi Dewan Penasehat DPD Golkar Sumsel," kata Alex, Minggu (25/8).

Gubernur Sumsel periode 2008-2018 ini, enggan mengomentari soal desas-desus Fatra yang diusulkan menjadi salah satu kandidat Ketua DPRD Sumsel karena semua telah dilakukan pleno bersama perwakilan DPP.

"Sudah diusulkan delapan nama untuk calon Ketua DPRD Sumsel nanti. Kalau saya memaksakan (Fatra) diusulkan, buktinya ada delapan nama. Jadi siapa yang terpilih dan mendapat mandat DPP nanti, patuhi saja. Jadi tidak usah ngotot-ngototlah," pungkas Alex.

Sebelumnya dikabarkan, kondisi internal partai Golkar Sumsel tengah bergejolak.

Sebanyak 7 pengurus harian DPD I Golkar Sumsel dicopot dari jabatan sebelum berlangsungnya pleno penentuan nama-nama calon Ketua DPRD Sumsel, Minggu (25/8), yang selanjutnya akan diserahkan ke DPP.

Pencopotan Melalui WA 

Iskandar Syamwell membenarkan informasi itu.

"Benar, saya diundang partai untuk rapat pleno usulan Ketua DPRD Sumsel. Tapi dalam undangan saya itu saya dikatakan bukan pengurus lagi, dan saya tidak punya hak suara," katanya, Minggu (25/8).

Iskandar mengaku tidak mengetahui alasan DPD mencopot dirinya dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Sumsel, padahal ia tidak merasa melakukan pelanggaraan AD/ART partai.

Pencopotan itu diketahuinya dari pesan Whatsaap (WA).

"Saya tidak tahu pemecatan kami dan dikasih tahu lewat WA, padahal kalau mau memecat harus ada syarat-syaratnya, melalui pleno maupun peringatan terlebih dahulu. Tapi ini, tanpa ba bi bu langsung dipecat sebagai pengurus dan kami mempertanyakannya," ujar mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Ia menduga pemecatan dirinya sebagai pengurus harian DPD dilakukan untuk memuluskan satu nama tertentu sebagai Ketua DPRD Sumsel.

Iskandar terang-terangan menentang wacana tersebut karena dianggap tidak sesuai juknis dan juklak di partai Golkar.

"Pak Alex ingin memasukan mantunya yang baru seumur jagung di dunia politik dan belum juga duduk sebagai anggota Dewan."

"Padahal aturan di Golkar, jika untuk bisa duduk di kursi pimpinan, yang bersangkutan harus pernah duduk sebagai anggota DPRD satu periode dan menjadi pengurus partai sesuai tingkatan. Tapi hal ini ingin dilanggar pak Alex Noerdin," katanya.

Ditambahkan Iskandar, ia bersama teman- teman yang lain akan melakukan upaya atas keputusan DPD yang dinilainya melanggar dan cacat hukum tersebut.