Sidang Komisioner KPU Palembang

Sidang Komisioner KPU Palembang, Terungkap Ketua KPPS Diminta Tanda Tangan Surat Pernyataan

Pada persidangan dengan terdakwa lima komisioner KPU Palembang atas perkara dugaan pelanggaran pemilu, terungkap berbagai permasalahan

Sidang Komisioner KPU Palembang, Terungkap Ketua KPPS Diminta Tanda Tangan Surat Pernyataan
Tribun Sumsel/ Shinta Dwi Anggraini
12 saksi dihadirkan pada sidang 5 komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai terdakwa atas perkara dugaan pelanggaran pemilu pada sidang yang digelar di pengadilan negeri kelas 1 A kota Palembang, Senin (8/7/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pada persidangan dengan terdakwa lima komisioner KPU Palembang atas perkara dugaan pelanggaran pemilu, terungkap berbagai permasalahan.

Permasalah itu terjadi di lingkup Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang.

Dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri kelas 1 A kota Palembang, Senin (8/7/2019), satu hal terungkap yakni beberapa ketua KPPS kecamatan Ilir Timur II diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pemilu 2019 pemilu berjalan lancar sesuai dengan aturan.

Sehingga dengan penandatanganan tersebut maka artinya tidak perlu lagi dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) sebagai solusi jalan keluar dari permasalahan kurangnya surat suara pilres pada pemilu 17 April lalu.

Saksi di Sidang Komisioner KPU Palembang, Rohama Menanti Kiriman Surat Suara Tak Kunjung Datang

"Awalnya saya tidak tahu apa isi surat itu, jadi ya ditandatangani saja. Tapi kemudian baru tahu kalau isinya menyatakan proses Pemilu berjalan lancar,"kata ketua KPPS TPS 50 kelurahan 2 Ilir kecamatan Ilir Timur II, Hirawati saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

Ketua majelis hakim Erma Suharti lantas menanyakan alasan Hirawati bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut.

Padahal awalnya dia tidak mengetahui apa maksud dari surat pernyataan tersebut.

Hirawati mengatakan beberapa hari setelah pelaksanaan pemilu 17 April lalu, dia didatangi oleh ketua PPS untuk ditawari ketersediaan melakukan PSL.

Kisah Perjuangan Guru Berdedikasi dan Berprestasi Sumsel, Mengajar di SD Perbukitan Desa Terpencil

Tawaran tersebut ditanggapi positif oleh Hirawati dikarenakan masih ada warganya yang ingin menyalurkan hak suara.

"Karena saat pemilu tanggal 17 April kemarin, kami kekurangan surat suara pilpres sebanyak 109 lembar dari jumlah DPT seluruhnya 240 orang. Saat itu warga saya kecewa karena tidak bisa nyoblos,"katanya.

Itulah yang menjadi alasan Hirawati menerima dengan baik tawaran dilakukan PSL.

Namun syarat yang diajukan oleh PPS yakni penyelenggaraan PSL hari dilakukan esok harinya.

UPDATE Sidang Komisioner KPU Palembang, KPPS dan PPS di IT 2 Beri Kesaksian Kekurangan Surat Suara

"Tidak mungkin kalau pemilu lanjutan bisa dilakukan dadakan seperti itu. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan untuk mengadakannya,"ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses persidangan masih terus berlangsung.

Penulis: Shinta Dwi Anggraini
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved