Berita Muba

Setelah Ada MoU Kejari dan Dinas PUPR, Sejumlah Kontraktor di Muba Kembalikan Uang Lebih Bayar

Sejumlah kontraktor atau pihak ketiga berdatangan ke Kejaksaan Negeri Muba untuk mengembalikan uang lebih bayar

Setelah Ada MoU Kejari dan Dinas PUPR, Sejumlah Kontraktor di Muba Kembalikan Uang Lebih Bayar
Sripo/ Fajeri
Kasi Datun Elias Mozart Situmorang SH pada saat menerima uang senilai ratusan juta merupakan lebih bayar atau kurang volume pengerjaan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, SEKAYU-Sejumlah kontraktor atau pihak ketiga berdatangan ke Kejaksaan Negeri Muba untuk mengembalikan uang lebih bayar atau kurang volume pengerjaan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Informasi terbaru ada kontraktor mengembalikan uang sebesar Rp 400 juta secara cash dan bukti setor senilai Rp 230 juta.

Kontraktor melakukan ini tidak lama setelah ada MoU (memorandum of understanding) antara Kejari Muba dan Dinas PUPR, serta dilayangkan surat pemanggilan beberapa waktu lalu terhadap beberapa kontraktor.

"Sebelumnya kita lakukan negosiasi kepada beberapa kontraktor yang telah memenuhi undangan kita."

"Nah, hari ini ada beberapa yang mengembalikan uang," kata Kepala Kejari Muba Suyanto SH, melalui Kasi Datun Elias Mozart Situmorang, Kamis (20/6/19).

Suami Istri Ini Didakwa Tipu Korbannya Rp 19,05 Miliar, Modus Bisnis Jual Beli Karet di Palembang

Kajari menyambut baik langkah sejumlah kontraktor yang kooperarif dengan memenuhi undangan dan mengembalikan uang lebih bayar sesuai audit BPK RI Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017.

"Hari ini, ada kontraktor yang mengembalikan uang cash senilai Rp 400 juta."

"Lalu ada yang menunjukkan bukti transfer senilai Rp 230 juta. Selanjutnya, uang cash yang diberikan kontraktor kita serahkan ke Dinas PUPR untuk disetorkan ke kas daerah,"ungkapnya.

Dari 35 kontraktor yang dipanggil pihaknya dengan total nilai sekitar Rp 10 miliar, baru 7 yang memenuhi panggilan.

Sedangkan sisanya, 28 kontraktor masih ditunggu kedatangan untuk dilakukan negosiasi dan pembayaran.

Gubernur Sumsel Jajaki Kerjasama Penggunaan Jalan PT MHP untuk Angkutan Batu Bara

"Bagi kontraktor yang telah bernegosiasi, ada tenggang waktu untuk mengembalikan uang yakni kita beri waktu 60 hari. Untuk nilai yang tidak signifikan (dibawah Rp 100 juta) kita beri waktu 14 hari. Sisa yang belum datang kita tunggu," tegas dia.

Bagi kontraktor yang tidak sama sekali memenuhi undangan, sambung dia, akan ada upaya lain yakni dibawa ke ranah hukum.

"Ya, kita minta semua (kontraktor) untuk kooperatif dengan memenuhi undangan. Ini semua kita lakukan untuk menyelamatkan keuangan negara. Dimana hasilnya nanti dapat digunakan untuk menunjang program pembangunan Pemkab Muba demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Mengenal Sirkuit MXGP di Palembang, Panjang Lintasan 1,6 Km dan Punya 11 Tikungan

Sementara, Plt Kepala Dinas PUPR Muba, Herman Mayori, mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pihak kontraktor yang telah secara bertahap mengembalikan temuan LHP BPK RI.

"Sejak adanya MoU banyak rekanan yang mengembalikan temuan BPK RI tersebut. Itu sangat baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejari Muba yang sudah membantu kami dalam upaya mengembalikan kerugian negara," jelasnya.(SP/ Fajeri)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved