Bukan Cabut Subsidi Tapi Bangun TOD di Sekitar LRT, Ini Saran Kongkrit dari Pengamat Transportasi

Bukan Cabut Subsidi Tapi Bangun TOD, Ini Saran dari Pengamat Transportasi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dr Ing Wiwandari Handayani, Pengamat Transportasi dari Universitas Diponogoro mengatakan transportasi publik seperti LRT memang harus mendapatkan subsidi di masa-masa awal.

"Jika subsidi dicabut atau dikurangi maka akan jadi sia-sia. Sementara negara sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk membangunnya," katanya saat dihubungi Tribunsumsel.com, Sabtu (2/2/2019).

Tribunsumsel.com meminta pendapat Dr Ing Wiwandari Handayani terkait wacana yang dikeluarkan oleh seorang anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Bambang sebelumnya bilang subsidi LRT terlalu besar untuk dibebankan ke pemerintah pusat dan menyarankan agar ditanggung pemerintah daerah.

Menurut Dr Ing Wiwandari, prinsipnya transportasi publik harus selalu diprotitaskan. Yang diperlukan saat ini adalah menyiapkan program agar transfortasi ini berguna bagi publik.

"Yang kedua harus disiapkan instrumen rencana pengembangan LRT. Seperti benefit lanjutan dan rute-rutenya. Ini juga agar keterisian dari LRT itu meningkat. Bukan malah mengurangi subsidi," katanya.

Misalnya dibangun kawasan ekonomi di sekitar rute LRT yang ada. "Istilahnya TOD (Transit oriented development). Ini pengembangan LRT ditunjang dengan pengembangan antifitas ekonomi sekitar agar sarana transportasi tadi makin ramai digunakan," katanya.

Transportasi publik menurutnya memang harus disubsidi di masa-masa awal. Jika sudah banyak digunakan oleh masyarakat baru kemudian skema subsidi bisa diubah bahkan mungkin bisa komersil.

Selanjutnya juga harus dikeluarkan regulasi yang mendukung dari operasional LRT ini.

Untuk mengatasi penggunaan moda transfortasi publik yang rendah, pengelola harus menyiapkan saran-sarana penunjang. "Feeder bus misalnya. Atau transfortasi lain yang cocok untuk mengakses LRT tersebut," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru menolak pihaknya memberikan subsidi Rp 150 miliar untuk operasional Light Rail Transit (LRT) di Palembang.

Hal itu terkait pernyataan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang mengusulkan agar subsidi operasional Light Rail Transit (LRT) dicabut dan dibebankan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel beserta Pemerintah Kota Palembang.

"Itu aset pusat dan itu pengelolaannya dikelola oleh PT KAI. PT KAI kan tidak hanya mengelola LRT saja tapi angkutan lainnya seperti batubara,"

Menurutnya, usulan yang disampaikan anggota Komisi V DPR RI tidak seharusnya serta merta disampaikan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan penerintah daerah.

Ketua DPRD Sumsel HM Aliandra Gantada SH MH menambahkan, agar pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi untuk penyelesaian masalah operasional LRT yang tak sebanding dengan pendapatannya.