Gratifikasi Terus Naik, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KPK

BPJS) Ketenagakerjaan, menyiapkan para karyawannya menjadi Tunas Integritas untuk implementasi pembangunan, Sistem Integritas Nasional

Gratifikasi Terus Naik, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KPK
ISTIMEWA
Tunas Integritas merupakan ajang pembentukan personil BPJS Ketenagakerjaan, yang tersertifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem integritas nasional. 

Gratifikasi Terus Naik, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KPK

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menyiapkan para karyawannya menjadi Tunas Integritas untuk implementasi pembangunan, Sistem Integritas Nasional dalam Workshop Anti Korupsi Batch I Tahun 2019 dengan tema “Peran Tunas Integritas dalam Implementasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi”.

Tunas Integritas merupakan ajang pembentukan personil BPJS Ketenagakerjaan, yang tersertifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem integritas nasional.

Kegiatan ini diadakan pada 23-25 Januari di Padma Hotel & Resort, Denpasar, Bali dan diikuti 90 orang dari perwakilan kantor BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Hampir 3 Tahun sejak komitmen Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeklarasikan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang isinya antara lain, membangun sistem Integrasi nasional.

Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyampaikan “Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana besar kami untuk menegakkan integritas institusi dengan mempersiapkan dan mendidik internal BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari penegakan Sistem Integritas Nasional”.

Pendidikan para Tunas Integritas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Saat ini jumlah Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 312 orang karyawan di seluruh Indonesia.

Namun peran dan kompetensi mereka akan terus dipertajam dan ditingkatkan melalui kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan KPK.

"Mereka ini nantinya akan menjadi mata dan telinga KPK dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta pencegahan korupsi, baik yang berpotensi bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan, dan yang terpenting semakin meningkatkan budaya zero fraud dalam BPJS Ketenagakerjaan", tegas Agus.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved