TKI Pejuang Devisa Dicover BPJS Ketenagakerjaan, Ini Manfaat yang Didapat

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meningkatan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para TKI

TKI Pejuang Devisa Dicover BPJS Ketenagakerjaan, Ini Manfaat yang Didapat
Tribunsumsel.com/ BPJS Ketenagakerjaan
Cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meningkatan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau pejuang devisa, baik yang sedang dalam masa persiapan kerja, maupun yang sudah ditempatkan di negara tujuan.

Peningkatan manfaat yang dilakukan ini dilakukan berdasarkan perubahan regulasi terkait peningkatan manfaat bagi PMI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyatakan, pihaknya menyambut baik peningkatan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para PMI.

Gubernur Herman Deru Bakal Cover Ribuan Perangkat Desa dengan BPJS Ketenagakerjaan

Lowongan Kerja BPJS Kesehatan Terbaru 2019: Ada 2 Posisi, Cek Syarat dan Cara Daftar di Sini

Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) Pakai Handphone dan Komputer, Ini Caranya

“Sudah sepantasnyalah pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial yang lebih baik kepada para pejuang Devisa. Kami akan terus mengupayakan penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI ini dapat dirasakan oleh seluruh PMI," kata Agus.

Adapun manfaat yang akan diterima bagi PMI yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan antara lain, mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian yang terjadi saat PMI sedang menjalani persiapan atau pelatihan, selama berada di negara penempatan kerja, hingga kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir.

Selain perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), PMI juga bisa memilih untuk ikut dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat digunakan sebagai tabungan bagi para PMI jika telah selesai menjalani masa kerja di negara penempatan.

Peningkatan manfaat diberikan dalam program perlindungan atas risiko kecelakaan kerja yang terjadi, seperti meliputi kecelakaan akibat kegiatan pekerjaan, tindakan kekerasan, dan pemerkosaan yang pertanggungannya akan ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai yang bersangkutan sembuh.

PMI juga akan mendapatkan santunan cacat hingga Rp100 juta jika PMI mengalami risiko kerja.

“Manfaat lainnya seperti kompensasi karena gagal berangkat ke negara penempatan senilai Rp7,5 juta, bantuan PHK karena kecelakaan kerja mendapatkan mulai dari Rp2 juta sampai Rp5 juta, beasiswa untuk 2 orang anak hingga lulus sarjana atau mendapatkan pelatihan kerja, hingga bantuan penggantian tiket pesawat kepulangan PMI karena terkena kecelakaan kerja juga diatur dalam regulasi ini," ungkap Agus.

Selain itu, beasiswa atau pelatihan kerja untuk 2 orang anak peserta ini, dinilai sangat penting untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak dan sejahtera di masa yang akan datang.

Peningkatan manfaat beasiswa ini sebelumnya hanya diberikan kepada 1 orang anak peserta yang meninggal dunia ataupun menderita cacat total tetap karena kecelakaan kerja.

“Regulasi terbaru menegaskan bahwa 2 orang anak peserta berhak untuk mendapatkan beasiswa sampai lulus sarjana atau pelatihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku,”tambah Agus.

Manfaat lainnya yang ditambahkan melalui regulasi ini adalah adanya penggantian kerugian karena tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah akan diberikan penggantian dengan besaran Rp10 juta. Selain itu, jika PMI terkena risiko kecelakaan kerja dan mengalami kecacatan, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan pendampingan dan pelatihan vokasional agar yang bersangkutan dapat terus berkreasi dan menghasilkan pendapatan melalui bidang usaha lain.

“Ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah demi kepentingan bangsa, rakyat, dan negara," pungkas Agus.

Sepanjang Tahun 2018 Klaim BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 24 Triliun

Belum Punya Kartu BPJS Kesehatan, Dirut RSMH : Selagi Warga Sumsel Tetap Akan Dilayani

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved