Tingginya Harga Gas Paksa PT Pusri Lakukan Efisiensi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, berharap pemerintah lebih menekan harga gas yang saat ini masih tinggi.

Harga gas saat ini sekitar 6 dollar AS per mmbtu, masih dibilang memberatkan industri pupuk.

Dengan harga gas tersebut dinilai perlu efisiensi operasional sehingga menjadi kendala dalam proses revitalisasi pabrik-pabrik yang sudah tua.

"Harapan kami semoga harga gas saat ini dapat ditekan menjadi 3-4 dollar AS, sehingga cost untuk gas yang selama ini tinggi dapat dialokasikan untuk hal lain seperti kelanjutan pengembangan pabrik-pabrik yang sudah tua."

"Sebab, porsi cost untuk gas saja dalam operasional pabrik capai 70 persen, jadi memang besar sekali," kata Direktur Utama PT Pusri, Mulyono Prawiro usai melakukan pertemuan dengan Tim Spesifik Komisi VII DPR RI, Rabu (5/12/2018).

Terlebih diungkapkan Mulyono, Pabrik Pusri 3 dan 4 termasuk pabrik yang sudah tua dari segi operasinya.

• Mengenal Sosok H Halim, Orang Kaya di Sumsel Sering Dikunjungi Presiden dan Banyak Tokoh Nasional

• Mengenal Pilot Thamrin Group, Keluarga Kaya di Palembang dengan Segudang Lini Bisnis

Oleh karenanya, Pusri pun memang telah menargetkan sejak lama untuk segera melakukan revitalisasi pabrik-pabrik tersebut dengan yang lebih handal dan efisien.

Supaya bisa menjamin kebutuhan pasokan pupuk nasional.

"Mulai 2019 nanti, Perusahaan telah melakukan pendalaman studi karena memang salah satu kompetitif plusnya harus juga dihitung. Kemudian kebutuhan pupuk nasional juga dihitung," ujarnya

Selain itu, Kata Mulyono, untuk dapat menghasilkan produksi pupuk yang kompetitif di pasaran, memang harus dibutuhkan kerja lebih keras.

Harga gas saat ini bagi sebuah perusahaan Pupuk seperti PT Pusri terlampau tinggi,

Oleh karenanya perusahaan sendiri melakukan upaya efisiensi contohnya dengan diversifikasi pemakaian bahan baku.

"Meski demikian, kami bersyukur mendapatkan support yang cukup baik dari Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM dan lainnya terkait jaminan ketersediaan gas."

"Alhamdulillah dapat alokasi jaminan hingga 2023, termasuk SKK Migas dan Dirjen Migas dan setelahnya pasokan gas di Sumsel tetap ada. Untuk 2019 kebutuhan gas kami 220 MMBTU perhari," jelasnya.

• Pasang Tapping Box di JCO Donuts Palembang, Pendapatan Pajak Naik dari 40 Juta Jadi Rp 95 Juta/Bulan

• Diincar Persija Jakarta, Manajemen Sriwijaya FC Pastikan Perpanjang Kontrak Beto-Vizcarra

Sementara itu, Komite BPH Migas, Ahmad Rizal menjelaskan, Pusri sebagai perusahaan pupuk termasuk yang mendapatkan harga khusus dari perusahaan pemasok gas.

BPH Migas nantinya akan berperan untuk menghitung tarif pengangkutan atau toll fee transmisi untuk ruas pipa gas ke PT Pusri.

"Nanti akan hitung sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan oleh investor. Kemungkinan soal harga agak sulit karena ini urusannya B To B," ujarnya.

Persoalan jaminan pasokan ketersediaan gas, menjadi komitmen bagi perusahaan penyedia untuk dapat menyediakan gas sesuai dengan aturan kontrak antara penyedia dan perusahaan (konsumen gas).

Jika tak suplai gas sesuai dengan komitmen maka bisa terkena denda.

"Begitupun perusahaan (pengguna gas), jika sudah komitmen mau menerima pasokan 70 MMBTU, sedangkan pemakaiannya tak sampai angka itu, penyedia jadi rugi maka pemakai bisa pula didenda," ujarnya.

Dilokasi yang sama, Nazarudin Kiemas, Pimpinan Rombongan Tim Spesifik Komisi VII DPR RI mengungkapkan, pipa yang digunakan Pusri masih zaman belanda dan memang sudah waktunya untuk diganti.

Jadi, karena penggunaan pipa baru maka tentu harga yang digunakan juga baru. Inilah yang kemudian menjadi problem.

Jika pipa baru ini hanya digunakan Pusri sementara kapasitas yang digunakan hanya separuhnya sedangkan sudah pasti perusahaan harus membayar lebih besar, perusahaan pasti rugi.

"Makanya, Perusahaan seperti Pusri juga perlu memasarkan agar sisa kapasitas gas tak terbuang," pungkasnya.