Berita Palembang
Besok 1.500 Sopir Angkutan Truk Batu Bara Demo di Kantor Gubernur Sumsel, Ini Tuntutannya
Aksi protes larangan angkutan truk batu bara akan dilakukan para sopir dan sejumlah perwakilan di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (21/11/2018)
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Aksi protes larangan angkutan truk batu bara akan dilakukan para sopir dan sejumlah perwakilan di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (21/11/2018).
Sebanyak 1.500 sopir angkutan batubara akan melakukan aksi damai sekaligus menginap di kantor orang nomor satu di Sumsel ini.
Koordinator Aksi, Satria mengatakan, massa nantinya yang turut serta dalam aksi tersebut meliputi dari kalangan sopir batubara dan masyarakat dari Lahat, Muara Enim, Prabumulih, Ogan Ilir, dan Palembang.
Aksi yang akan dilakukan pada 21-28 November nanti, untuk menyikapi Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018.
Peraturan itu tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum yang telah berlaku pada 8 November lalu.
Baca: Pasangan Suami Istri asal Muba Meninggal, Jadi Korban Kecelakaan di Jalan Palembang-Betung Km 57
Baca: Kabar Buruk Bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) Pemkot Prabumulih, Sebagian Akan Dipecat Pemerintah
Kebijakan Gubernur Herman Deru direspon oleh sopir angkutan batubara, yang meminta aturan tersebut juga diterapkan bagi angkutan kayu.
“Menurut kami angkutan kayu log bahkan lebih meresahkan masyarakat pengguna jalan,"
"Seperti membuat kemacetan dan tonase yang melebihi kapasitas,” jelasnya, Selasa (20/11/2018).
Ia menilai, kebijakan larangan angkutan batubara melintas di jalan umum dinilai sangat merugikan para sopir.
Hal ini berpotensi menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Sumsel.
Lantaran, para sopir tidak dapat menghidupi keluarganya.
Baca: Sinetron Cinta Suci : Ronny Meninggal Dunia ?, Ini Momen Irish Bella dan Ammar Zoni Sholat Bareng
Baca: Rekonstruksi Pembunuhan Driver Taksi Online, Sofyan Teriak Minta Ampun Malah Kepalanya Terus Diinjak
"Kalau menganggur bagaimana menghidupi keluarga sehingga tambah melarat kami para sopir," tegasnya.
Dengan banyaknya keluarga yang melarat tentu menyumbang angka kemiskinan di Sumsel.
Karena itu, ia berharap dengan aksi damai ini ditemukan solusi yang tepat terkait persoalan ini.
Menurutnya, jalur khusus ini belum memadai, sehingga sembari menunggu. pihaknya berharap diberikan kesempatan menggunakan jalan umum.
