Berumur Lebih dari 35 Tahun, Honorer K2 di Sumsel Tak Bisa jadi PNS, Ini Solusi yang Ditawarkan

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

 TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima kunjungan Kerja Panja Pengawasan Komisi II DPR.

Dalam pertemuan ini Pemprov Sumsel meminta agar Pemerintah Pusat dapat merevisi kembali regulasi mengenai penerimaan seleksi CPNS khususnya terkait honorer kategori 2 (K2).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sumsel, Muzakir mengatakan, yang jadi polemik saat pembukaan seleksi CPNS saat ini yaitu terkait aturan mengenai batasan usia yang diperbolehkan ikut dalam seleksi tersebut.

Baca: Masih Ingat Davina dan Tri menyanyikan lagu Abdul? Makin Terkenal, Uang Hasil Endorse Dibelikan ini

Batasan usia penerimaan CPNS yaitu 35 tahun.

Dengan adanya aturan tersebut maka para honorer yang usianya diatas 35 tahun pupus harapanya untuk jadi PNS.

Padahal para honorer seperti honorer K2 ini sudah mengabdikan diri hingga puluhan tahun.

"Ada sekitar 15 honorer K2 yang usianya sudah diatas 40 tahun. Dengan regulasi itu maka pupus sudah harapan mereka dapat diangkat menjadi CPNS," ujarnya, Kamis (27/9).

Maka dari itu, pada kesempatan berbincang dengan anggota Panja Komisi II DPR RI ini, pihaknya menyampaikan agar DPR dapat turut mendorong supaya regulasi tersebut dapat relaksasi.

Baca: Nikah Muda, Nia Ramadhani Beberkan Serunya Jadi Istri Ardi Bakrie, Mau Rasain?

"Minimal untuk honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun ada prioritas lain sehingga bisa diangkat CPNS," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebenarnya Pemprov Sumsel sudah sejak tahun 2005 lalu mendorong agar honorer K2 dapat diangkat.

Akan tetapi, keputusannya kembali ke pusat.

Kalau daerah tidak bisa berbuat banyak.

"Paling yang dapat kami lakukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan honorer ini dengan memberikan upah sesuai UMR atau standar nasional dan memberikan tunjangan," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Tim Panja Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, bahwa ia cukup mengapresiasi langkah Pemprov Sumsel bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang sudah membuat road map cukup baik termasuk membuat evaluasi analisis kebutuhannya.

Baca: Jokowi tak Kaget Gusdurian Dukung Dirinya