Andi Arief: Perintah SBY Memang Dua Kaki, Saat Ada Kader Demokrat Dukung Jokowi-Ma'ruf

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H

TRIBUNSUMSEL.COM - Andi Arief: Perintah SBY Memang Dua Kaki, Saat Ada Kader Demokrat Dukung Jokowi-Ma'ruf

 Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief angkat bicara terkait tudingan politik dua kaki dalam Pilpres 2019.

Partai Demokrat disebut tak sepenuh hati dalam mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Penelusuran TribunJakarta.com DPP Partai Demokrat bahkan memberikan dispensasi khusus kepada pengurus partainya di Papua termasuk Lukas Enembe yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Alasannya dukungan tersebut diberikan karena kader Demokrat di Papua menginginkan partai mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Andi Arif lantas mengatakan politik dua kaki sesuai dengan perintah Ketua Umum Partai Demokrat, SBY.

Hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui media sosial, Twitternya pada Selasa (11/9/2018).

"Soal Demokrat dua kaki jadi rame. Perintah Ketua Umum SBY itu jelas memang dua kaki," tulis Andi Arief.

Andi Arief lantas menjelaskan perintah yang diberikan oleh SBY.

Menurutnya satu kaki Demokrat ada di pemilihan legislatif (pileg) dan satu kakinya lagi ada di Pilpres 2019.

"Satu Kaki di pileg, Satu kaki di Pilpres," tulis Andi Arief.

Andi Arief politik dua kaki wajar dilakukan saat pileg dan pilres terjadi bersamaan.

Bila politik dua kaki tak dilakukan hal tersebut dinilai aneh oleh Andi Arief.

"Justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan," tulis Andi Arief.

Andi Arief menjelaskan kemenangan demokrat dalam pileg ditentukan oleh calon legislatif (caleg).

Sementara penentu kemenangan pilpres ditentukan oleh pengurus Partai Demokrat yang ada di pusat.

"Ujung tombak pileg adalah Caleg, Ujung tombak pilpres adalah Pengurus Pusat," tulis Andi Arief.

Andi Arief Sebut Bawaslu Pemalas

Andi Arief angkat suara perihal keputusan Badan Pengawas Pemilu perihal kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno.

Andi Arief menilai Bawaslu tidak serius menangani kasus tersebut hingga tuntas.

"Bawaslu pemalas dan enggak serius," ujar Andi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (31/8/2018).

Andi mengaku tak bisa memenuhi panggilan Bawaslu beberapa waktu lalu karena tengah berada di Lampung.

Pemanggilan terhadap Andi berkaitan dengan tudingannya terhadap Sandiaga yang diduga menjanjikan masing-masing Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN.

Kendati demikian, Andi mengaku telah memberikan beberapa opsi kepada Bawaslu, satu di antaranya dengan meminta komisioner Bawaslu datang ke Lampung.

"Kalau jadi komisioner cuma duduk di belakang meja itu sih bukan pengawas namanya, tapi mirip mandor zaman Belanda. Untuk Apa Bawaslu dibiayai mahal oleh negara kalau soal jarak saja enggak bisa mereka pecahkan," kata Andi.

Andi menuding Bawaslu tidak serius mengusut kasus dugaan mahar politik yang diduga menyeret nama Sandiaga Uno.
"Kalau serius kan' bisa kejar keterangan saya ke Lampung beberapa waktu lalu," tutur Andi.Bawaslu telah menutup kasus dugaan mahar politik tersebut.

Bawaslu menganggap tidak menemukan bukti kuat dalam kasus dugaan mahar politik.

Menurut Bawaslu, pelapor dan saksi tidak mendengar atau melihat secara langsung peristiwa pemberian mahar politik tersebut

"Bawaslu sudah menutup kasus mahar ini, kita hormati. Catatan saya, kalau hanya ingin menjadikan kasus ini jalan dengan keterangan saya, harusnya dengan ke Lampung komisioner bisa mendapatkannya seperti yang sudah saya tawarkan," tutur Andi.