Berita Politik
Banyak Salah Tanggap Penduduk Miskin Capai 100 Juta, Ternyata Seperti Ini Maksud SBY
Ia menganggap banyak yang salah mengartikan pernyataan dirinya terkait istilah the bottom 40 persen
lihat foto
Kelompok ini sangat rawan & mudah terdampak, jika ada kemerosotan ekonomi, terutama jika ada kenaikan harga, termasuk sembako.
Dgn melemahnya ekonomi, "the bottom 40%" alami persoalan. Ini saya ketahui dari hasil survey & dialog saya dgn ribuan rakyat di puluhan kab/kota
Inilah yg harus jadi perhatian pemerintah, baik sekarang maupun yg akan datang. Pendapat saya, justru inilah yg harus jadi prioritas."
Saya juga percaya bahwa angka kemiskinan sekarang sekitar 26 juta org, atau 9,82%. Saya juga tahu tak mudah turunkan angka kemiskinan.
Pemerintahan SBY-JK & SBY-Boediono (10 th) berhasil turunkan kemiskinan sebesar 6%. Ini kami capai (a.l) dgn "program pro-rakyat" yang masif.
Pemerintah sekarang dlm waktu 3 th berhasil turunkan kemiskinan sebesar 1%. Mudah-mudahan hingga akhir 2019 bisa mencapai 3%.
Saya dengar pemerintah akan tunda sebagian proyek infrastruktur, guna selamatkan ekonomi kita. Hal ini sudah lama saya sarankan.
kicauan SBY (Capture Twitter)
Keputusan & kebijakan pemerintah tsb (kalau benar) TEPAT. Saya ikut mendukung. Karena berarti negara UTAMAKAN RAKYAT," tulis SBY.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat SBY menyebut penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan memastikan, angka yang disebut SBY itu sudah berdasarkan perhitungan yang matang.
Ia menjelaskan, SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan.
Menurut Bank Dunia, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah 2 dollar per hari.
Dengan asumsi kurs 1 dollar sama dengan Rp 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan.
"Maka, penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi," kata Marwan saat dihubungi, Selasa (31/7/2018).
Menurut Marwan, SBY tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) karena standar batas kemiskinan yang dipakai terlalu rendah.
