Kisruh KNPI Sumsel - Bekukan Kepengurusan MF Ridho, April Gelar Musda Pilih Ketua 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membekukan kepengurusan KNPI Sumsel yang dipimpin MF Ridho.

Pembekuan kepengurusan ini lantaran hingga batas waktu yang telah ditentukan KNPI Sumsel belum melaksanakan musyawarah daerah (Musda) untuk pemilihan ketua baru.

Hal itu disampaikan ketua Kepengurusan Karetaker DPD KNPI Sumsel, Adherie Zulfikri Sitompul ketika menggelar jumpa pers dengan awak media, Sabtu (10/3) siang. Pernyataan pembekuan tersebut tertuang dalam keputusan rapat DPP KNPI yang telah dilaksanakan 25 Januari 2018 lalu.

"Sudah diberi kesempatan tapi Musda tetap tidak terlaksana, sehingga berdasarkan rapat pleno 25 Januari 2018, KNPI prov Sumsel dibawah kepemimpinan MF Ridho dibekukan. Kemudian ditunjuk karetaker, 29 Januari keluar SK-nya," katanya.

Setelah adanya keputusan pembekuan kepengurusan tersebut, DPP KNPI kemudian membentuk tim pengurus karetaker yang bertugas menjalankan amanah konstitusi keorganisasian untuk melaksanakan musda guna pemilihan ketua KNPI Sumsel periode 2018-2021.

Dari masa periode ketua baru nantinya itu diakui memang terjadi lompatan kepengurusan. Masa jabatan MF Ridho periodenya 2013-2016. Selama kepengurusan berakhirnya belum melaksanakan musda untuk pemilihan ketua baru.

Padahal, enam bulan sebelum jabatan berakhir, harusnya sudah memiliki rencana untuk mengadakan musda pemilihan ketua. Namun hingga waktu berjalan Musda belum terlaksana. Hal ini juga yang menjadi dasar kepengurusan MF Ridho dibekukan oleh DPP KNPI.

Adherie mengatakan musda akan digelar secepatnya, paling lambat bulan April mendatang. Sebab pada Oktober 2018 mendatang akan diadakan kongres KNPI di Aceh. Jika permasalahan kepengurusan KNPI Sumsel belum selesai pasti akan menjadi kendala terutama pada hak suara KNPI Sumsel.

Diakui Adherie jika dilihat dari tahun pelaksanaannya memang terjadi lompatan. Hal itu tak lain dikarenakan kepengurusan periode sebelumnya 2013-2016 tidak juga berhasil melaksanakan Musda meski KNPI pusat telah memberikan perpanjangan waktu hingga beberapa kali.

"Ini mengakibatkan jalannya organisasi di KNPI Sumsel berhenti dan berimbas di KNPI di kab kota se Sumsel. Sementara hampir di 14 Kabupaten dan Kota, SK kepengurusan habis sehingga sudah harus Musda. Tapi ini jadi terkendala karena Musda KNPI Sumsel belim dilaksanakan. Makanya rapat pleno dilakukan sehingga keluar SK Pembekuan," terang Adherie.

Terkait masalah ini lanjut Adherie sudah disampaikannya kepada Gubernur Sumsel, melalui Kesbangpol, Kadispora dan Kapolda. Bahkan respon Gubernur dinilainya sangat cepat.

"Respon beliau terhadap kepemudaan sangat luar biasa. Pesannya secepatnya Musda KNPI Sumsel digelar dan jangan sampai terlalu dekat dengan Pilkada. Jadi mudah-mudahan paling lambat akhir April kita akan Musda," tegasnya.

Gubernur lanjut Adherie juga mendukung sepenuhnya jalannya pelaksanaan Musda demi terpilihnya kepemimpinan kepemudaan yang demokratis. Hal ini penting untuk menjalankan roda organisasi dan kerjasama antara KNPI dan Pemprov yang telah terjalin selama ini.

Musda itu nantinya akan mengagendakan pemilihan calon ketua oleh DPD KNPI di 17 kabupaten/kota yang ada ditambah 70 organisasi kepemudaan tingkat provinsi.

"Untuk pendaftaran akan kami umumkan kapannya, silakan mendaftarkan diri untuk menjadi kandidat ketua KNPI Sumsel periode 2018-2021. Kami dari tim karetaker menegaskan independensi," tegasnya. (and)

 Kisruh Tak Berujung

# Tahun 2009

Musyawarah Provinsi (Musprov) DPD KNPI Sumsel berakhir dengan perpecahan.

Musprov) KNPI Sumsel di Hotel Novotel Palembang terpilih H Budi Antoni Al Jufri (HBA) sebagai ketua DPD KNPI Sumsel periode 2009–2012

Pada hari yang sama, di gedung Sekretariat KNPI Sumsel juga dilakukan Musprov KNPI. Terpilih Husni Chandra sebagai ketua DPD KNPI Sumsel periode 2009– 2012.

# Januari 2013

MF Ridho Terpilih sebagai ketua DPD KNPI SUmsel periode 2013-2016. Ia mengumpulkan 67 suara, mengalahkan dua kandidat lain

# Desember 2015

M Hidayat dikukuhkan sebagai Ketua DPD KNPI Sumsel Periode 2015- 2018. Hidayat terpilih secara aklamasi karena menjadi satu-satunya calon ketua Musdaprov KNPI Sumsel di Hotel Royal

# Tahun 2016

Keluar Surat Keputusann (SK) Menkumham Nomor AHU-0012488.AH.01.07 Tahun 2016, KNPI diluar kepengurusan Fahd El-Fouz A Rafiq, tidak diakui pemerintah. Sedangkan, sebagai turunan, nama MF Ridho tidak masuk dalam kepengurusan DPD KNPI Sumsel.

# Januari 2017

Massa dari KNPI Sumsel versi M Hidayat menuntut pengusutan rombongan KNPI versi MF Ridho yang plesiran ke Malaysia dan Singapura