Pilkada OKU
Panwaslu Akan Surati Parpol Pengusung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur
Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sampai saat ini baru menerima satu bundel berkas
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA – Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),
sampai saat ini baru menerima satu bundel berkas susunan Tim Kampanye Gabungan Parpol Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumsel yang akan bersaing pada 2018 ini.
Baca: Ditinggal Melody, JKT 48 Siapkan Konser Kelulusan Melody, Ini Jadwal Konsernya
Hal ini dikemukakan, Ketua Panwaslu Ogan Komering Ulu (OKU), Anggi Yumarta didampingi anggota devisi pencegahan dan
hubungan antar lembaga Panwaslu OKU, Yeyen Yumarta saat dibincangi wartawan, Rabu (28/2/2018).
“Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018 ini ada empat calon.
Baca: Sawit Capai Rp 2 ribu, Petani di Banyuasin Sumringah
Yang menyerahkan susunan tim kampanye ke Panwaslu OKU baru ada satu calon saja.
Tiga lainnya belum menyerahkan ke kita,” katanya.
Menyikapi hal ini pihaknya akan melakukan koordinasi dan menyurati pihak parpol pengusung masing-masing paslon yang belum menyerahkan susunan tim kampanye tersebut.
Baca: Berdalih Pinjam HP & Motor, Pria di OKU Ini Diciduk Polisi Diduga Lakukan Penggelapan
Mengapa pilih menyurati parpol pengusung untuk disurati karena sampai saat ini pihaknya kata Anggi masih belum tahu siapa tim pemenangan pasangan calon di OKU ini.
“Rencananya besok surat tersebut akan kita kirimkan ke masing-masing parpol pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
Seharusnya hal seperti ini sudah ada sebelum memasuki masa kampanye,” katanya.
Baca: Warga Tagih Janji Pemkab Banyuasin Perbaiki Jalan Poros Pulau Rimau
Susunan tim kampanye ini kata Anggi, sangat diperlukan.
Tujuanya untuk memudahkan pihak Panwaslu dalam melaksanakan tugas.
Seperti halnya melakukan pengawasan dan pencegahan terkait kemungkinan terjadi pelanggaran.
Baca: Defisit Anggaran Karena Pilkada, Pemkot Prabumulih Tiadakan Umroh Gratis
“Ini juga untuk memudahkan kita melakukan koordinasi.
Misalnya untuk menyampaikan atau meminta klarifikasi terkait kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengantahapan Pilgub.
Termasuk mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) dan audit dana kampanye,” jelasnya.
Baca: Belum Ada Tanggapan dan Butuh Perbaikan, Jembatan Gantung di Lahat Ini Terancam Putus
