Wali Siswa Mengeluh, Katanya Banyak Pungli di SMA Prabumulih
sejumlah warga juga menyampaikan keluhan tersebut kepada para anggota DPRD Prabumulih yang melakukan reses
PRABUMULIH, TRIBUNSUMSEL. COM - Para orang tua atau wali murid, sejak beberapa waktu terakhir terus mengeluh. Penyebabnya, sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) diambil alih pemerintah provinsi, banyak pungutan liar (pungli) diduga dilakukan pihak sekolah terhadap para siswa dengan dalih untuk keperluan sekolah.
Tidak hanya untuk keperluan sekolah, pungutan dilakukan komite sekolah bahkan dengan alasan untuk memberi gaji para pegawai honorer yang tidak jelas statusnya di tiap sekolah. Kondisi tersebut membuat para orang tua murid khususnya yang tidak mampu dan para petani mengalami kesulitan. Apalagi kondisi saat ini ekonomi masyarakat tengah susah akibat harga komuditas karet turun.
"Kepada para dewan kami mengeluhkan, saat ini banyak sekali pungutan di sekolah-sekolah, kami ini orang susah tolong kami Pak, apakah memang benar dan sesuai aturan pungutan-pungutan yang dilakukan di sekolah anak kami?" ungkap Abdul (34), satu diantara warga Kecamatan RKT menyampaikan ke anggota DPRD Prabumulih yang melakukan reses.
Tidak hanya Abdul, sejumlah warga juga menyampaikan keluhan tersebut kepada para anggota DPRD Prabumulih yang melakukan reses di Gor Harmonis dan Kantor Camat Cambai Prabumulih. "Tolong ditindak dan diatasi pak, sejak info sekolah diambilalih pemerintah provinsi malah banyak pungutan dilakukan komite sekolah," kata Iwan warga Kecamatan Prabumulih Utara.
Keluhan para wali murid itu menjadi perhatian jajaran DPRD Prabumulih. Feri Alwi yang merupakan anggota dewan Dapil I dalam paripurna penyampaian hasil reses mengharapkan Dinas Pendidikan kota Prabumulih untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
"Sejak Diterapkan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pengelolaan SMK dan SMA diambil alih Provinsi banyak guru honorer tidak digaji dan membuat komite sekolah memungut iuran ke murid, ini harus diatasi dan harus diurus ke provinsi agar murid tidak mampu tidak dipungut," harapnya, Senin (11/12/2017).
Hal yang sama disampaikan Erwansyah, anggota DPRD Prabumulih dapil II. Erwansyah mengatakan, pemerintah provinsi tidak menaggung penuh tanggung jawab para honorer sejak mengambilalih pengelolaan sekolah sehingga membuat pihak sekolah kesulitan. Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, kondisi itu akan menjadi perhatian DPRD Prabumulih untuk menindaklanjuti, sehingga pungutan tidak berlanjut dan warga tidak diberatkan.
"Jangan sampai pungutan berlanjut dan memberatkan sehingga cita-cita kita untuk menjadikan murahnya biaya pendidikan justru dengan diambilalih malah menjadi kontra produktif," tuturnya, akan memantau semua titik di sekolah yang menjadi keluhan masyarakat. (eds)
