Demo ke DPRD Minta Selesaikan Sengeketa Lahan tapi Tidak Ditemui Wakil Rakyat, Massa Ancam Boikot

Warga meminta BPN Banyuasin jangan mengeluarkan sertififikat sebelum permasalahan tapal batas selesai.

Demo ke DPRD Minta Selesaikan Sengeketa Lahan tapi Tidak Ditemui Wakil Rakyat, Massa Ancam Boikot
TRIBUNSUMSEL.COM/DEFRI IRAWAN
Warga Desa Tanjung Lago saat mendatangi komplek perkantoran Pemkab Banyuasiin, Kamis (14/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Defri

Tribunsumsel.com, Banyuasin - Warga Desa Tanjung Lago saat mendatangi Kantor DPRD Banyuasin mengadu tanah mereka diserobot PT Cahaya Cemerlang Lestari (CCM) namun tidak ada satupun anggota dewan yang menemui pendemo, Kamis (14/9/2017).

" Kami heran kok wakil kami di DPRD tidak satupun keluar saat kami mengadu ke mereka. Kemana lagi akan mengadu. Kedepan tidak usah pilih Bupati dari DPRD jika tidak kita tambah susah," ujar Haryanto perwakilan pendemo diamini warga lain.

Warga Tanjung Lago juga memprotes sengketa tapal batas desa dengan Desa Kualo Puntian yang selama ini berlarut-larut.

Dan warga meminta BPN Banyuasin jangan mengeluarkan sertififikat sebelum permasalahan tapal batas selesai.

" Masalah ini berlarut-larut, tanah desa kami sekarang tinggal 12 ribuan hektare gara-gara diambil Kualo puntian," ujar warga yang lain.

Diberitakan sebelumnya masyarakat Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin mendatangi kantor Bupati Banyuasin, DPRD Banyuasin dan Kantor BPN Banyuasin.

Warga memprotes lahan tanah Desa Tanjung Lago yang habis diambil Kualo Puntian dan PT Cahaya Cemerlang Lestari (CCL), Kamis (14/9/2017).

Sayangnya, ratusan warga yang datang dengan 8 truk ini saat mendatangi kantor DPRD Banyuasin tidak ada satupun dewan yang menemui pendemo.

Saat mendatangi kantor Bupati Banyuasin pendemo diterima Staf ahli Merki Bakri.

" Jauj-jauh kami datang kesini, tidak ada satupun wakil kami di DPRD menemui kami, siapa lagi yang mau menolong kami, mendengarkan aspirasi kami, makanya gak usah pilih calon Bupati dari DPRD nantinya," kesal para pendemo.

Para pendemo kemudian mendatangi kantor BPN Banyuasin, sempat tidak ada yang menemui, massa berusaha memasuki kantor BPN

Namun akhirnya, perwakilan pendemo akhirnya ditemui perwakilan BPN dan menerima tuntutan massa.

" Kami minta BPN jangan terbitkan sertifikat dan HGU diatas tanah yang saat ini bermasalah, tanah desa kami banyak hilang, dulu sekitar 43 ribu hektar, sekarang tinggal 12 ribuan hektar habis diambil kuala puntian, kami minta juga jangan diterbitkan lahan PT CCL karena masih sengketa dengan tanah warga," ujar Haryanto perwakilan Warga saat di kantor BPN Banyuasin.

.

Penulis: Defri Irawan
Editor: Hartati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved