Sering Bubarkan Aksi Ormas tapi Heran Mengapa Baru Viral Saat Berurusan dengan FPI?
Winam menyatakan ormas tidak punya hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap suatu pelanggaran.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, DEPOK - Kepala Team Jaguar Polresta Depok, Inspektur Satu Winam Agus, mengaku heran dengan viralnya pembubaran aksi sweeping anggota Front Pembela Islam (FPI) pada pekan lalu.
Winam menyatakan pihaknya sudah sering melakukan tindakan serupa.
Menurut dia, pembubaran aksi sweeping oleh ormas yang ingin bertindak sewenang-wenang sudah sering dilakukan pihaknya, dan itu tidak hanya berlaku kepada FPI.
"Pekerjaan kami ya memang seperti itu. Tapi masyarakat tidak melihat kami. Kami viralnya setelah dengan FPI. Padahal PP (Pemuda Pancasila) kami tindak. Dan itu hal yang biasa," kata Winam saat ditemui di Mapolresta Depok, Senin (29/5/2017).
Winam mengemukakan hal itu saat menanggapi komentar sejumlah pihak terkait pembubaran aksi anggota FPI yang hendak melakukan sweeping terhadap geng motor di Jalan Margonda, Depok, akhir pekan lalu.
Winam menyatakan ormas tidak punya hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap suatu pelanggaran.
Penindakan semacam itu merupakan kewenangan kepolisian.
"Kalau kami berurusan dengan ormas itu sudah biasa, tidak ada yang viral. Kenapa viral saat ini, saya juga enggak tahu. Pikiran saya sederhana, mereka tidak punya hak," kata Winam.
Berita ini pernah diterbitkan di Kompas.com dengan judul Pembubaran Aksi FPI Viral, Kepala Team Jaguar Heran
Kalau Kebijakan Ahok Seperti ini, FPI Dukung Gak ?
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerapkan Gerakan Pungut Sampah setiap hari Jumat pagi.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan kebijakan itu untuk membiasakan diri menjaga kebersihan di lingkungannya dengan cara menyediakan waktu hingga 30 menit untuk memungut sampah di lingkungan sekitar.
"Saya pengen setiap Jumat pagi itu seperti dulu. Selain olahraga pagi, orang-orang digerakkan untuk memungut sampah seminggu sekali," kata Basuki, di Balaikota, Jumat (14/11/2014).
Kebijakan ini, lanjut dia, terinspirasi dengan Gerakan Pungut Sampah yang sebelumnya diprakarsai oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Untuk tahap awalnya, Basuki bakal merealisasikan aturan ini kepada 72 ribu PNS DKI di lingkungan Pemprov DKI, anak-anak sekolah di Jakarta, serta pegawai BUMD DKI.
