Mayday, Buruh di Sumsel Tuntut Ini Kepada Pemerintah

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Iswahyudi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kedatangan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menemui buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) membawa angin segar.

Pasalnya, baru kali ini seorang Jendral Polisi menemui buruh dalam perayaan Hari Buruh Internasional.

"Saya hanya bersilaturahmi saja, memberikan apresiasi dengan buruh karena demonya berjalan lancar, tertib dan aman," kata Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto pada Tribun usai menemui buruh.

Menurutnya, Polda Sumsel mendukung pelaksanaan demo Hari Buruh Internasional asalkan berjalan lancar dan aman.

"Untuk pengamanan ini, kami turunkan 3700 personil di seluruh Sumsel dan semuanya berjalan lancar dan aman," katanya.

Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat acara tersebut memberikan nasi tumpeng kepada buruh yang diterima oleh Wakil Ketua Kongres Aliansi Serikat Indonesia (Kasbi) Sumsel, Dodi Aryanto.

Sedangkan Wakil Ketua Kongres Aliansi Serikat Indonesia (Kasbi) Sumsel, Dodi Aryanto, mengakui, memang baru pertama kalinya seorang Kapolda Sumsel menemui mereka secara langsung.

"Biasanya hanya Kapolresta. Jangan anggap berlebihan kedatangan Pak Kapolda, karena dia hanya bersilaturahmi dan memberikan apresiasi atas perayaan Hari Buruh Internasional yang berjalan lancar," katanya.

Terkait peringatan Hari Buruh Internasional, Dodi Aryanto menuturkan, mereka memprotes PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan PP No 36 tahun 2016 tentang Pemagangan.

"Kami ingin pemerintah menghapus sistem kontrak dan outsourcing," jelasnya.

Aryanto menuturkan, mereka ingin pemerintah instropeksi dengan kebijakan yang diambilnya karena tidak memihak pada buruh. "Jadikan peringatan May Day ini sebagai kritik terhadap kinerja pemerintah.

Pemerintah tidak berani, tidak gentle terhadapa perusahaan yang sewenang-wenang terhadap buruh," ujarnya.

"Kami ingin pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam tugas dan tangungjawab mengenai nasib buruh. Terutama Pemprov Sumsel sebagai pengawas," katanya.

Selain itu, KASBI juga mengusung Sepultura (Sepuluh tuntutan buruh dan rakyat) yang berisikan sepuluh tuntutan yakni.