Rp 54 Miliar Dana Desa Muratara Terancam Tidak Dicairkan Bulan Ini, Ini Alasannya

Untuk itu, ia mengimbau kepada masing-masing desa untuk mengoptimal penggunaan anggaran sesuai dengan aturan.

Rp 54 Miliar Dana Desa Muratara Terancam Tidak Dicairkan Bulan Ini, Ini Alasannya
Srijaya post/Mat Bodok
ilustrasi pembangunan menggunakan dana desa. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.Com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kabupaten Musi Rawas (Muratara) di jadwalkan akan dicairkan pada pertengahan April mendatang.

Sebagai salah satu syarat pencairan ADD tersebut masing-masing desa harus menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) realisasi penggunaan anggaran tahun 2016, dan menyerahkan APBDes tahun 2017.

Namun sampai saat ini dari 82 desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Muratara belum ada satu pun desa di Kabupaten Muratara yang menyerahkan berkas SPJ dan APBDes dan terancam ADDnya tidak dicairkan.

"Syaratnya pencairan ADD setiap desa mesti melengkapi syarat itu, karena yang digunakan itu adalah itu uang negara. Sudah semestinya setiap selesai penggunaan harus melapor, dan ketika mau menggunakan anggaran juga harus membuat laporan," ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Muratara, Duman Faichal pada Tribunsumsel.Com, Senin (3/4)

Ia menerangkan, lambatnya proses SPJ tahun lalu dan penyerahan APBDes 2017 diduga disebabkan karena banyaknya Kepala Desa (Kades) yang belum mengerti prosedur penggunaan anggaran dengan baik.

"Sebenarnya satu kecamatan itu tidak mesti serentak, bila dalam satu kecamatan ada satu desa saja yang selesai. Bisa langsung mengajukan dan itu akan langsung kita layani. Meski pun laporan itu akan kita evaluasi lebih dulu benar atau tidak," ucapnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Muratara, Duman Faichal
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Muratara, Duman Faichal (tribunsumsel.com/Eko Hepronis)

Ia menyebutkan total ADD untuk 80 desa pada tahun 2017 sebesar Rp 54 miliar, rata-rata satu desa memperoleh Rp 700 Juta - Rp 800 Juta.

Sementara pada tahun 2018 sesuai road maving ditargetkan 1 Miliar satu desa.

Hanya saja jumlah itu disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin.

"Untuk lapan desa tertinggal akan mendapat tambah Rp 200 Juta. Tambahan itu sebagai upaya pemacu desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal. Istilahnya uang tambahan itu untuk menutupi ketertinggalan di desa," ungkapnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masing-masing desa untuk mengoptimal penggunaan anggaran sesuai dengan aturan.

Bahkan jika bisa hasil pembangunan itu maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara Sekretaris Dinas PMD dan P3A Kabupaten Muratara, Asmaun HS mengungkapkan sudah membuat surat untuk imbauan kemasing-masing desa untuk segera melengkapi SPJ laporan tahun 2016, dan APBDes 2017.

"Sampai saat ini sudah lima desa yang menyerahkan Laporan, Muara Rupit dua desa, Karang Jaya dua desa, dan Rawas Ulu satu Desa. Sementara desa yang lain masih dalam proses. Ditambah karena kendala belum penyerahan karena jarak tempuh yang jauh," ungkapnya,

Penulis: Eko Hepronis
Editor: Hartati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved