Sidang Korupsi EKTP
Disebut Terima 500 Ribu Dolar Aliran Dana EKTP Saat Jabat Anggota DPR, Ini Tanggapan Ganjar Pranowo
Menurutnya, ada beberapa spekulasi yang mengaitkan namanya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo kembali membantah terlibat dugaan korupsi penerapan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012.
Ia berharap, persidangan e-KTP di Jakarta, Kamis (9/3/2017) dapat didengar dan dilihat semua pihak secara utuh.
"Biar saja dibacakan dakwaannya biar semua melihat, mendengar dan memainkan logikanya masing-masing," ujar Ganjar saat ditemui wartawan di rumah dinas Gubernur Jateng, Puri Gedeh, Rabu (8/3/2017).
Menurutnya, ada beberapa spekulasi yang mengaitkan namanya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Pertama surat dakwaan yang belum dibacakan tetapi sudah keluar.
Hal itu kemungkinan karena meningkatnya iklim politik menjelang sidang kasus e-KTP yang digelar hari ini.
"Kalau saya melihatnya begitu ini disampaikan karena ada tokoh-tokoh, termasuk saya ada di situ, dan di situ ditulis katanya menerima 500 ribu dolar AS, dan saya kira itu tidak benar dan saya tidak tahu itu sumbernya dari mana," ungkapnya.
Ketika diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Ganjar mengaku dikonfrontasi dengan saksi Miriam S Haryani dan disaksikan dua penyidik.
Penyidik juga menanyakan apakah ada pemberian uang ke Ganjar, Miriam yang juga mantan anggota Komisi II itu juga memberikan jawaban.
"Bu Yani, apakah anda kasih uang ke Pak Ganjar? Jawabannya mengejutkan. Tidak pak. Kenapa tidak? Karena saya takut. Tetapi dia kan pimpinan? Iya, tetapi saya tidak kasih ke Pak Ganjar," kata Ganjar menirukan ucapan Miriam dan penyidik.
Ia menjelaskan, konfrontasi di KPK antara dirinya dengan saksi dalam kasus korupsi itu, sengaja diungkap ke publik agar masyarakat dapat menilai.
"Ini perlu saya sampaikan ke publik karena berkaitan dengan kredibilitas saya," tandas mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Ganjar juga mengaku, sebelum dirinya masuk di Komisi II, proyek e-KTP sudah berjalan dan sudah dianggarkan sekitar Rp 600 miliar, itupun sudah bermasalah.
Bahkan, ia juga pernah dikirimi dokumen dalam satu kotak oleh seseorang tak dikenal di ruang kerjanya.
"Isinya cerita persaingan antar vendor, biasalah, biasanya kalau yang menang dan kalah biasanya ramai, maka saat itu saya keras sekali soal pelaksanaan e-KTP," ungkapnya seraya mengemukakan terus mengikuti perkembangan informasi tentang kasus e-KTP.
