Panglima TNI Merasa Kewenangannya Dikebiri Tak Dilibatkan dalam Rencana Anggaran Alutsista

Dualisme
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai hubungan antara Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan Ryamizard Ryacudu seperti dualisme di tubuh PT Pertamina (Persero).

Dalam hal ini ada dua kepemimpinan yang memiliki kepentingan berbeda.

"Ketidakharmonisan ini mungkin seperti kejadian di BUMN Pertamina baru-baru ini," ujar Bobby.

Bobby pun menyayangkan adanya hubungan tidak baik antara Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Seharusnya, kata Bobby kedua instansi bisa bekerjasama lebih baik lagi.

"Saya juga menyayangkan adanya hubungan koordinasi yang kurang baik antara Menhan dan Panglima TNI dalam soal ini," ungkap Bobby.

Bobby pun berharap Gatot dan Ryamizard bisa bekerjasama ke depannya. Karena hal itu bisa mendorong persatuan di dalam NKRI.

"Kami yakin sinergi di antara mereka akan mampu memperkuat NKRI," jelas Bobby.

Ia pun mengaku siap memperbaiki hubungan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Karena setelah rapat kerja, Gatot mengeluh TNI tidak bisa melakukan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Koordinasi mengenai pembelian alutsista, bisa dijembatani lebih baik," ujar Bobby.

Bobby memaparkan, DPR sudah mempunyai panja alutsista yang membahas mengenai semua pengadaan. Melalui Panja tersebut, Bobby yakin rencana pembelian alutsista MEF II bisa dibahas antara Gatot dan Ryamizard.

"Karena DPR juga memiliki panja alutsista, sehingga roadmap pembelian alutsista MEF II bisa didiskusikan bersama," ujar Bobby.

Bobby pun mengaku Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 sudah baik terlaksana terkait pengadaan alutsista. Hal itu sejalan dengan agenda reformasi militer melalui UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Menurut saya sebenarnya Peraturan Menteri Pertahanan no 28 tahun 2015 itu sudah sejalan dengan agenda reformasi militer," kata Bobby.

JK Turun Tangan
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa dirinya telah meminta kepada Menkopolhukam, Wiranto untuk memperbaiki komunikasi keduanya.

"Diperintahkan Menko Polhukam untuk memperbaiki komunikasi, sudah instruksikan agar diatur harmonisasi aturannya kembali antara panglima dan menhan," ujarnya.

Mengenai masalah anggaran pengadaan alutsista yang disebut oleh Panglima tidak dikuasai oleh TNI, JK menyebut pengaturannya akan tetap sesuai dengan peraturan yang ada. (fer/rio/jar/wly)