Januari: Pelecehan Sosial, Konspirasi Politik Lingkungan

Apapun motif dan misi tersembunyi yang sedang dijalankan oleh DirJen GaKum, maka sikap dan pola tindak DirJen GaKum adalah harus segera dihentikan.

Kementerian LHK perlu dituntut untuk memberikan fakta-fakta dan data ecara objektif kepada masyarakat luas.

Pola "information framing" dan "penyesatan persepsi" adalah tidak mendidik sama sekali, dan tergolong metoda "cuci-tangan" yang sangat buruk untuk dilakukan pemerintah.

Masyarakat luas perlu diberi informasi yang objektif bahwa peristiwa KarHuLa selama ini dari tahun ke tahun.

Secara signifikan (76 %) adalah terjadi pada kawasan-kawasan hutan yang secara langsung berada di bawah pengawasan dan pengelolaan pemerintah.

Selama 2015 bahkan ada enam Taman Nasional besar dan 6 Cagar Alam penting yang juga terbakar di depan hidung pemerintah.

Dalam konteks pendidikan konservasi serta politik lingkungan secara luas, maka media massa juga perlu untuk dituntut agar memberi ruang komunikasi yang memadai.

Bagi berbagai perusahaan-perusahaan yang sedang "tersudut" untuk menyampaikan berbagai informasi dan fakta serta data yang mereka miliki.

Perihal "benar atau salah", "membela diri atau tidak" biarlah masyarakat luas yang menilai dan mengkritisi.

Ketidakseimbangan ruang informasi dan berita bukan hanya akan menjadikan "kesesatan persepsi" melainkan juga akan sangat potensial untuk menimbulkan konflik sosial yang sangat serius.

Oleh: Pemerhati Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora