Waketum Gerindra: Penangkapan Aktivis Sebelum Doa Bersama Berlebihan
Setelah aksi dilakukan, Presiden melakukan manuver dengan mengunjungi sejumlah pasukan elite seperti Kopassus, Brimob, Paskhas dan Marinir.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono, menilai penangkapan sepuluh aktivis sebelum pelaksanaan aksi doa bersama, Jumat (2/12/2016) kemarin, atas tuduhan upaya makar adalah suatu hal berlebihan.
Menurut Ferry, Presiden Joko Widodo telah "termakan" isu makar yang disampaikan aparat keamanan.
"Makar ini istilah yang dimunculkan oleh aparat menjelang 4 November kemarin," ujar Ferry, dalam diskusi Polemik bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).
"Nah, tanggal 4 itu ketika ada rencana mengepung DPR, itu ada kekhawatiran bahwa massa mampu memaksa DPR/MPR untuk menggelar sidang istimewa dan mengembalikan konstitusi ke UUD 1945," kata dia.
Ia mengatakan, sejak awal aksi doa bersama digelar untuk menuntut ketegasan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Ferry menjelaskan, hingga acara itu selesai, tidak ada perubahan agenda.
"Saya tidak tahu kenapa pihak aparat memaksakan dan menuduhkan seperti itu (makar). Presiden Jokowi seakan termakan gambaran tentang ini," ujarnya.
Ferry melihat Presiden khawatir dengan informasi yang diberikan aparat keamanan. Sehingga, saat aksi 4 November digelar, Presiden tidak bersedia menemui massa.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.
Sebaliknya, setelah aksi dilakukan, Presiden melakukan manuver dengan mengunjungi sejumlah pasukan elite seperti Kopassus, Brimob, Paskhas dan Marinir.
Lebih jauh, ia beranggapan, sulit bagi kesepuluh orang yang sebelumnya diamankan aparat kepolisian berbuat upaya makar.
Ia mengatakan, makar merupakan sebuah upaya penggulingan pemerintahan yang sah dengan mengerahkan kekuatan besar.
(Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Sri Bintang Ditangkap karena Video Makar di YouTube)
Kalau pun menyampaikan pendapat di muka publik atas kinerja pemerintahan, menurut Ferry, merupakan bagian dari kritik.
"Saya takut persepsi ini dibangun sedemikian mungkin, takutnya tidak bisa memiliah mana sikap kritis dan pembungkaman," tuturnya.
