Ormas Sapu Bersih Siapkan Beasiswa Bagi Siswa Tidak Mampu Minim Prestasi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Setelah tidak aktif di dunia perpolitikan di Kota Palembang, Yudi F Bram kini aktif dalam kegiatan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapu Bersih (Saber).

Menurut Ketua umum DPP Saber Yudi F Bram, dirinya mendirikan LSM dan Ormas tersebut dengan semangat dari kondisi keprihatinan di Sumsel yang banyak kepala daerah dan institusi yang masih melaksanakan praktek KKN, yang mencamarkan Sumsel pada umumnya.

"Disini kita merekrut dan memberdayakan SDM di Sumsel, dengan berapa program yang kami susun. Diantaranya, beasiswa dari anak kurang mampu bagi siswa yang kurang mampu tapi tidak ada (minim) berprestasi," katanya, disela-sela syukuran pembentukan LSM dan Ormas Saber di Sekretariatnya kompleks Villa Sosial KM 5 Palembang, Kamis (3/11/2016).

Diterangkan mantan ketua DPD PAN Palembang ini, pihaknya memprogramkan beasiswa tersebut, dikarenakan pemerintah selama ini hanya membantu masyarakat kurang mampu bagi yang berprestasi saja.

"Padahal masih banyak, siswa tidak mampu yang selama ini minim fasilitas sekolah. Sehingga perlu juga mereka dapat pembinaan agar lebih berprestasi,"jelasnya seraya siswa yang dapat prestasi itu juga harus seleksi.

Mengenai biayanya, Yudi memastikan jika dana tersebut dari unit bisnisnya yang ada, dan dikombinasikan dengan organisasi sehingga keuntungan bisnis bisa digunakan dan diperuntukan masyarakat luas

"Jadi kami menyisipkan keuntungan dari usaha yang dijalankan untuk pemberdayaan masyatakat, dan kami juga menjalin hubungan dengan lembaga luar negeri dalam bentuk program baik Arab Saudi maupun Jepang,"ucapnya didampingi Sekretaris Abbas Baron.

Hal kedua yang akan dilakukan dengan memberikan bantuan hukum dan menerima pengaduan permasalahan secara gratis. Sebab, banyak kebijakan pemerintah sekarang, banyak yang merugikan masyarakat banyak atau umum. Termasuk bantuan UKM bagi anggotanya tanpa anggunan kredit.

"Hingga saat ini, kita sudah banyak menerima aduan masyarakat seperti sengketa lahan, KDRT, tenaga kerja, maupun proposal yang akan ditindaklanjuti. Nanti kita kerjasama KPK, Saber Pungli, Kejagung, Polri dan lembaga hukum yang ada untuk semua kegiatan kita,"pungkasnya.