Begini Cara PDIP Cari Cagub Jakarta, Wajib Setor Rp 5 Juta Sebelum Ikut Fit and Proper Test

Sebagian besar kandidat bakal calon gubernur dari DKI Jakarta menganggap dana sebesar Rp 5 juta tersebut dianggap wajar untuk kegiatan fit and proper test yang menghadirkan Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi).

Sandiaga S Uno misalnya, dia mengatakan bahwa uang sebesar Rp 5 juta tersebut wajar diberikan oleh kandidat untuk melakukan tes dengan kualitas dari penguji yang berkompeten.

"Wajar saja, mereka yang biasa menguji untuk perusahaan-perusahaan. Sangat profesional, sangat baik dan untuk sekelas mereka itu, wajar sekali," jelasnya usai melakukan uji kelayakan.

Senada dengan Sandiaga, Muhammad Idrus menilai harga tersebut bukan angka bombastis untuk pencalonan gubernur. Mereka yang tidak dapat membayar, sebaiknya tidak perlu untuk mendaftar.

"Ya, tidak usah saja dari awal kalau keluarkan sedikit saja tidak mau," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 5 juta merupakan anggaran yang diperuntukkan dalam acara Fit and Proper Test. Hasto mengatakan dana tersebut sebagai bentuk gotong royong dari para kandidat.

"Ini bentuk gotong royong saja dari kandidat. Kami dari DPP tidak mengambil keuntungan sedikitpun dari uang itu," jelasnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/5/2016)

Hasto menjelaskan, dana itu untuk menyewa psikolog profesional untuk melakukan tes wawancara. Selain itu juga untuk konsumsi para kandidat serta kepada para pendukung mereka yang datang ke kantor.

Dirinya mengatakan bahwa dana itu juga dapat membantu kepada kandidat yang tidak mampu namun memiliki elektabilitas yang tinggi dan dirasa mempunyai potensi untuk memimpin Jakarta.

"Kalau memang baik dan punya potensi, pasti dibantu. Bagaimanapun, kami di DPP memberikan keleluasaan bagi siapapun yang mengundurkan diri," tambahnya. (Wartakota/rio)