Begini Cara PDIP Cari Cagub Jakarta, Wajib Setor Rp 5 Juta Sebelum Ikut Fit and Proper Test

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA- Hasniati, seorang bakal calon gubernur DKI Jakarta yang melamar di PDI Perjuangan harus rela mengurungkan niatnya menjadi gubernur yang diusung dari partai berlambang Banteng tersebut.

Dirinya yang datang ke kantor DPP PDIP ditemani seorang kerabat pada sekira pukul 09.25 WIB harus turun kembali ke lantai satu karena tidak diperkenankan masuk oleh panitia penjaringan yang berada di lantai lima.

Tidak diperkenankannya dia masuk ke ruangan fit and proper test lantaran panitia belum mendapatkan bukti transfer sebesar Rp 5 juta guna mengikuti tes tersebut.

"Panitia bilang, saya harus bayar Rp 5 juta dulu baru bisa masuk. Nulis nama di absen saja, saya tidak bisa," jelas Hasniati di lokasi acara, Jakarta, Rabu (11/5/2016)

Wanita yang memakai penutup kepala berwarna hijau itu sangat menyayangkan bahwa pemberitahuan mengenai iuran itu baru diketahui pada Selasa (10/5) malam dan tidak ada pembicaraan sebelumnya mengenai hal itu dari tim penjaringan PDIP.

Hasniati menganggap bahwa dana sebesar itu baru diberikan pada saat dia telah menjadi calon gubernur yang diusung oleh partai pemilik 28 kursi di DPRD DKI Jakarta itu.

Bukan pada saat pendaftaran untuk mengikuti psikotes.

Dia mengkritik putusan PDIP itu yang membebani setiap kandidat untuk membayar terlebih dahulu.

Bukan tidak mampu, ia menyampaikan akan memberikan lebih jika benar dijamin oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur.

"Mau Rp 500 juta juga saya mau kasih, tapi tidak saat saya diusung, kalau tidak ya ngapain? Harusnya gratis dong," tambahnya.

Sementara satu bakal calon gubernur untuk Provinisi Bangka Belitung juga mundur saat dimintai dana Rp 5 juta tersebut.

"Ada satu orang lagi yang calon gubernur Bangka Belitung. Dia guru SD dan bilang tidak jadi ikut," ujar staf keuangan PDIP, Mamay saat dikonfirmasi.

Sang guru SD itu diundang bersama dengan 18 bakal calon gubernur Bangka Belitung lainnya untuk mengikuti psikotes di kantor DPP PDIP bersama dengan calon gubernur DKI Jakarta.

"Iya mereka diundang memang dari pusat untuk bareng-bareng sama yang di Jakarta, sekalian begitu. Sama Gubernur Babel juga Pak Rustam Effendi," kata Mamay.

Anggap Wajar

Sebagian besar kandidat bakal calon gubernur dari DKI Jakarta menganggap dana sebesar Rp 5 juta tersebut dianggap wajar untuk kegiatan fit and proper test yang menghadirkan Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi).

Sandiaga S Uno misalnya, dia mengatakan bahwa uang sebesar Rp 5 juta tersebut wajar diberikan oleh kandidat untuk melakukan tes dengan kualitas dari penguji yang berkompeten.

"Wajar saja, mereka yang biasa menguji untuk perusahaan-perusahaan. Sangat profesional, sangat baik dan untuk sekelas mereka itu, wajar sekali," jelasnya usai melakukan uji kelayakan.

Senada dengan Sandiaga, Muhammad Idrus menilai harga tersebut bukan angka bombastis untuk pencalonan gubernur. Mereka yang tidak dapat membayar, sebaiknya tidak perlu untuk mendaftar.

"Ya, tidak usah saja dari awal kalau keluarkan sedikit saja tidak mau," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 5 juta merupakan anggaran yang diperuntukkan dalam acara Fit and Proper Test. Hasto mengatakan dana tersebut sebagai bentuk gotong royong dari para kandidat.

"Ini bentuk gotong royong saja dari kandidat. Kami dari DPP tidak mengambil keuntungan sedikitpun dari uang itu," jelasnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/5/2016)

Hasto menjelaskan, dana itu untuk menyewa psikolog profesional untuk melakukan tes wawancara. Selain itu juga untuk konsumsi para kandidat serta kepada para pendukung mereka yang datang ke kantor.

Dirinya mengatakan bahwa dana itu juga dapat membantu kepada kandidat yang tidak mampu namun memiliki elektabilitas yang tinggi dan dirasa mempunyai potensi untuk memimpin Jakarta.

"Kalau memang baik dan punya potensi, pasti dibantu. Bagaimanapun, kami di DPP memberikan keleluasaan bagi siapapun yang mengundurkan diri," tambahnya. (Wartakota/rio)