Pencemaran Sungai Ciptakan Krisis Air di Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel sepanjang 2014-2015 mencatat ada 60 kasus permasalahan air di Bumi Sriwijaya. Sebesar 64,7 persennya merupakan persoalan krisis air bersih yang dialami secara langsung oleh masyarakat.

Sekitar 35,3 persennya merupakan kasus krisis air, seperti kekeringan atau ketiadaan pasokan air untuk masyarakat.

“Krisis tersebut banyak disebabkan oleh kekeringan sebesar 49 persen, kemudian pencemaran sungai sebesar 17,6 persen, dan disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan sebesar 15,7 persen,” jelas Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hadi Djatmiko, Selasa (22/3/2016).

Walhi Sumsel melihat kebijakan pengelolaan sumber daya air belum mampu menjawab persoalan krisis yang dialami masyarakat.

Justru semakin memperburuk keadaan. Pembangunan infrastruktur pun lebih banyak menekankan pada pendekatan teknokratik, ketimbang mempertahankan wilayah kelola masyarakat yang terbukti mampu menjaga keseimbangan alam.

Prediksi Walhi Sumsel, jika pola dan model pembangunan mengedepankan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tetap dilakukan, maka kehancuran ruang kehidupan di provinsi ini akan semakin cepat.

“Bencana ekologis yang serentak terjadi dalam sebulan terakhir, terdapat bukti dan fakta bahwa banyak wilayah-wilayah baru yang mengalami bencana ekologis, padahal tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Hadi, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Sumsel harus kembali mendalami kajian lingkungan hidup secara komprehensif. Dimulai dengan mengkaji kembali berapa kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang mampu disinergikan dengan kebutuhan masyarakat. (wan)