Honorer K2 OKI Aksi Jihad Akbar
Pihaknya mendukung perjuangan para honorer K2 tersebut, karena pengangkatan atau penerimaan CPNS itu kebijakan pemerintah pusat.
TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Forum Honorer Kartegori 2 (FHK2) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), berencana bergabung dalam Aksi Jihad Akbar Honorer K2 Se-Indonesia yang akan digelar 10-12 Februari mendatang di Jakarta. Aksi tersebut dipantau organisasi buruh dunia (ILO).
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) OKI Listiadi Martin didampingi Sekretaris Ibnu Hajar, bahwa FHK2 OKI, sudah berkoordinasi dengan BKD OKI, terkait rencana mereka untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka menggelar aksi Jihat Akbar honore K2.
“Pengurus FHK2 sudah bertemu dengan kita selaku BKD, terkait keberangkatan honorer K2 OKI untuk bergabung dengan honorer K2 lainya dalam menggelar aksi di Jakarta,” kata Listiadi.
Menurut Listiadi, pihaknya mempersilahkan para tenaga honorer itu berangkat ke Jakarta. “Kita tidak melarang atau menyuruh mereka ikut aksi ke Jakarta, itu merupakan hak mereka para honorer untuk memperjuangkan nasib mereka, renacana dari FHK2 OKI yang berangkat ke Jakarta sebanyak 20 orang, satu kecamatan satu orang,” ujar Hajar sebagai perwakilan untuk perkecamatan.
Ditambakan Hajar, Senin (8/2/2016) pada wartawan, saat ini honorer K2 di Kabupaten OKI terdata sebanyak 903 orang, mayoritas didominasi tenaga honorer guru, kemudian tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
“70 persen tenaga honorer di OKI adalah tenaga guru, mereka yang mengajar di sekolah SD, SMP, SMA dan SMK sederajat yang tersebar di OKI, mereka membentuk forum honorer kategori 2 atau yang disingkat dengan sebutan FHK2 OKI,” jelas Hajar.
Masih kata Hajar , FHK2 OKI diketuai oleh Lukman (guru honor di Tanjung Lubuk) dan wakil ketua Alexriadi (honorer SMAN 1 Kayuagung), mereka berkoordinasi terkait rencana keberangkatanya ke Jakarta, pemerintah tentu mempersilahkan mereka untuk merangkat itu hak mereka, yang pasti untuk saat ini tidak ada penerimaan atau pengangkatan CPNS karena masih memoratorium dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya mendukung perjuangan para honorer K2 tersebut, karena pengangkatan atau penerimaan CPNS itu kebijakan pemerintah pusat bukan kebijakan daerah, tentu mesti menunggu kebijakan pusat, kapan memoratorium itu dibuka. (Mat Bodok)
