Jusuf Kalla Tolak Jadi Ketua Umum Golkar Transisi

"Saya sudah pernah jadi ketua umum. Jadi ketua umum lagi, tidak lah," ujarnya.

TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Golkar versi munas Bali, Aburizal Bakrie (kiri), Wakil Presiden sekaligus Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (dua dari kiri) dan Ketua Umum Partai Golkar versi munas Ancol Agung Laksono (kanan)saat ditemui pada penandatanganan Kesepakatan bersama DPP Golkar tentang pencalonan bersama kepala daerah pada pilkada serentak 2015 di Rumah Dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2015). Hasil dari Islah tersebut kedua kubu Partai Golkar menyepakati empat poin. 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) cukup puas memimpin Partai Golkar saat menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar selama lima tahun, pada periode 2004 - 2009.

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2015), Jusuf Kalla menolak bila kembali diminta untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Saya sudah pernah jadi ketua umum. Jadi ketua umum lagi, tidak lah," ujarnya.

Usul JK kembali menjadi ketua umum Golkar di masa transisi dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi munas Ancol, Leo Nababan.

Ia menilai Jusuf Kalla adalah orang yang paling bisa menengahi, di antara konflik kepemimpinan antara kubu munas Bali dengan kubu munas Ancol.

Menurut Jusuf Kalla kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Islah kedua kubu di internal Partai Golkar, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diselesaikan.

Baik Aburizal Bakire yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi munas Bali, dan Agung Laksono versi munas Ancol, sudah sepakat untuk kembali menggelar munas.

"Itu akan diselesaikan oleh internal Partai Golkar sendiri," jelasnya.

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved