Kubu Agung Anggap Tunggakan Listrik Rp 400 Juta Masalah Sepele
"Masalah tunggakan listrik itu sepele, saya engga mau urusan gini, ini masalah kecil," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/1/2016).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono menilai tunggakan listrik Kantor DPP di Slipi merupakan persoalan kecil.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Priyo Budi Santoso terkait tunggakan listrik Kantor DPP Golkar yang mencapai Rp400juta.
"Masalah tunggakan listrik itu sepele, saya engga mau urusan gini, ini masalah kecil," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Dikatakan mantan Wakil Ketua DPR RI ini seharusnya masalah tunggakan listrik tersebut tidak diungkap ke publik.
"Saya konsen ke masalah besar untuk menyatukan Golkar," ucapnya.
Menurut Priyo, permasalahan tunggakan listrik dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Ia menyebut Bendahara Umum Golkar versi Munas Ancol Sari Yuliati enggan membayar penuh tagihan listrik karena Kantor DPP Golkar dipakai bersama-sama dengan kubu Aburizal Bakrie.
Karenanya, ia meminta Sari duduk bersama dengan Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo.
"Kalau mau ya urunan (patungan) separuh, disana belum bersambut, jadi saling menunggu, Bambang Soesatyo sama Sari kan menawan, ketemu diselesaikan secara adat," ujarnya.
Sedangkan mengenai pengendali kantor DPP Golkar setelah SK Menkumham dicabut, ia menyebutkan telah terjadi vacum of power atau kekosongan kekuasaan.
Sebab, SK Menkumham berisi pencabutan kepengurusan Munas Ancol tanpa mengesahkan Munas Bali.
"Tidak ada pihak manapun secara sah berhak mengendalikan dan mewakili Golkar," katanya.
