Calon Kapolri Tersangka

DPR Masih Lantang Minta Jokowi Lantik Budi Gunawan

Dari sekian fraksi, Demokrat dalam posisi tegas meminta Presiden Jokowi membatalkan pelantikan tersangka kasus korupsi di KPK tersebut.

Editor: Weni Wahyuny
Tribunnews/Dany Permana
Calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan bergandengan tangan dengan sejumlah anggota Dewan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015). Sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tekait dugaan rekening gendut Polri. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - DPR RI masih lantang meminta Presiden Joko‎ Widodo tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Demikian ujar anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani ketika dikonfirmasi, Minggu (15/2/2015).

Arsul memetakan sejumlah pandangan fraksi terhadap pencalonan Komjen Budi Gunawan. Dari sekian fraksi, Demokrat dalam posisi tegas meminta Presiden Jokowi membatalkan pelantikan tersangka kasus korupsi di KPK tersebut.

"Saya tidak menghitung Demokrat yang minta dibatalkan. PPP sepenuhnya usernya Presiden. Yang lain tidak tahu persis," kata Arsul. Ia memastikan mayoritas fraksi di DPR masih menginginkan pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri.

"Lebih dari separuh. Tingkatannya melantik atau membatalkan, melantik lebih kencang. Saya tentu tidak bisa melihat tetapi ada lah (permintaan itu, red)," imbuh Arsul Sani.

Ia mencontohkan PDI Perjuangan yang masih meminta Komjen Budi dilantik. Meskipun permintaan tersebut tidak sekencang awal kisruh Polri. "Effendi Simbolon menunjukkan agar PDI Perjuangan dilantik," ujarnya.

Menurut Arsul, sikap atas pencalonan Komjen Budi tidak terkait Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat. Sebab, PPP dan PKB telah menyerahkan keputusannya kepada Presiden Jokowi.

Sedangkan NasDem yang awalnya ngotot dilantik akhirnya menyerahkan keputusan kepada Jokowi. ‎"Golkar condong kalau bisa dilantik, kalau tidak dilantik terserah presiden," ujarnya.

Arsul pun mengharapakan Jokowi mengatakan pertemuan dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi untuk menyikapi kisruh Kapolri.‎ "Bagaimanapun fraksi mewakili anggota. Kalau pimpinan DPR tidak merepresentasikan (fraksi)," katanya.

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved