PBB Warga Palembang Naik Ratusan Persen, Harnojoyo : Bukan Naik tapi Menyesuaikan NJOP

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Wali Kota Palembang Harnojoyo menegaskan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ratusan persen dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atau berdasarkan nilai jualnya (nilai jual objek pajak/NJOP).

Menurutnya, penyesuaian ini juga telah melalui tahapan konsultasi dan sesuai kondisi lapangan.

"PBB memang dasarnya NJOP-nya sudah naik, yang sudah dikonsultasikan kepada konsultan terkait perihal pemetaan wilayah."

"Istilah sebenarnya bukan naik, tapi menyesuaikan dengan nilai jual objek pajak," ujar Harnojoyo dijumpai usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi tentang HUT ke-73 Provinsi Sumsel, Rabu (15/5/2019).

Harnojoyo melanjutkan, harga NJOP tersebut naik karena penyesuaian di lapangan dan sudah sepantasnya.

Selain itu, banyak juga objek pajak yang telah dibebaskan pemerintah kota.

• Pengamat : Kenaikan Pajak PBB Palembang tak Wajar, Bisa-bisa Orang Palembang Terpinggirkan

"Ada sekitar 173 ribu objek pajak yang PBB atau NJOP- nya di bawah Rp300 ribu pemerintah kota bebaskan," ucapnya.

Diketahui, sejumlah warga Palembang kaget tagihan PBB yang naik lebih dari 400 persen.

Ini terjadi di kawasan Demang Lebar Daun dan juga kawasan Taman Kenten Palembang.

Menurut informasi yang beredar, masih banyak warga Palembang lainnya juga juga kaget dan menjerit dengan kenaikan PBB melebih 300 persen dan terkesan tanpa sosialisasi.

Kantor BPPD Ramai

Sejak beberapa hari ini banyak warga Palembang mendatangi Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang.

Kedatangan masyrakat tersebut guna mengajukan keberatan dan peringanan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang naik mencapai 400 persen.

Seperti yang dirasakan salah warga Kalidoni yang tidak mau disebutkan namanya dijumpai di Kantor BPPD Palembang, Rabu (15/5/2019).

Ia mengaku sangat keberatan dengan adanya kenaikan PBB yang sangat tinggi.

• Penjelasan BPPD Palembang Alasan Kenaikan PBB, Terkait Pemberian TPP dan Target PAD Rp 1,3 Triliun