Berita Lahat

Mulai 1 April 16 Item Transaksi di Pemkab Lahat Pakai Pembayaran Non Tunai

Bupati Lahat, Cik Ujang meminta jajaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan transaksi non tunai.

Mulai 1 April 16 Item Transaksi di Pemkab Lahat Pakai Pembayaran Non Tunai
Sripo/ Ehdi Amin
Sosialisasi sekaligus bimbingan dengan narasumber dari pihak bank dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Lahat, terkait transaksi non tunai 

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT-Bupati Lahat, Cik Ujang meminta jajaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan transaksi non tunai.

Imbauan tersebut sudah dimulai secara nasional sejak tahun 2017.

Ada 16 item transaksi yang diinstruksikan melalui mekanisme non tunai agar diterapkan mulai 1 April 2019.

Kepala BKD Lahat, Fikriansyah melalui Kabid Perbendaharaan Hj Nurhawani mengatakan, ada 16 item itu diantaranya pembayaran belanja pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran pihak ketiga, peneriman retribusi,

Penerimaan pajak, pembayaran telepon, listrik dan serta beberapa transaksi lainnya.

Ingin UU ITE Direvisi, Rizal Ramli Cerita Pernah Dipenjara 1,5 Tahun karena Menulis Buku

Muncul di Ultah Vidi Aldiano, Penampilan Bunga Citra Lestari Dinyinyir Gegara Terlalu Seksi

"Untuk belanja pegawai sudah dilakukan melalui transaksi non tunai. Tapi transaksi lainnya masih banyak belum dilaksanakan secara non tunai," ujarnya, Minggu (31/3/2019).

Lebih lanjut diterangkanya, guna meningkatnya transaksi non tunai di Pemda Lahat digelar sosialisasi sekaligus bimbingan dengan narasumber dari pihak bank dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Lahat beberapa hari lalu.

"Belum diterapkan sepenuhnya karena kurang SDM serta perangkat kerja. Dengan adanya instruksi bupati serta sosialisasi kita targetkan tahun ini 70 persen transaksi melalui mekanisme non tunai," ungkapnya lagi.

Sementara Pj Sekda Lahat Masroni menjelaskan, dalam instruksi Bupati Lahat tersebut bahwa pembayaran melalui mekanisme non tunai dari item-item transaksi dengan nilai paling sedikit Rp 5juta.

9 Hari Sebelum Kedatangan Prabowo, Ribuan Massa Pendukungnya Sudah Putihkan Palembang

Hasil Mobile Legends Piala Presiden Esports 2019, PSG RRQ Juara 3, Ini Link Live Streaming

Lalu pelaksanaan pembayaran tunai, kas ditangan bendahara pengeluaran maksimal Rp 10juta.

Pedoman pelaksanaan komitmen atas transaksi non tunai dalam APBD dipergunakan oleh seluruh OPD sampai dengan penyelenggara pendidikan dengan menandatangani pakta integritas.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemantauan rekening pendapatan dan belanja OPD akan bekerja dengan bank persepsi.

"Instruksi ini mulai berlaku per 1 April," tegas Masroni. (SP/ Ehdi Amin)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved