3 tahun Ombudsman RI Terima 27.345 Pengaduan dari Masyarakat atas Dugaan Maladministrasi

Ketua Ombudsma RI Prof Amzulian Rifai S.H, LLM., Ph.D mengatakan bahwa seminar ini mengangkat tema "A Better Public Service Delivery in The Era of Dis

3 tahun Ombudsman RI Terima 27.345 Pengaduan dari Masyarakat atas Dugaan Maladministrasi
LINDA/TRIBUNSUMSEL.COM
Ketua Ombudsma RI Prof Amzulian Rifai S.H, LLM., Ph.D saat di Seminar Internasional Ombudsman RI di Hotel Novotel Palembang, Senin (11/4/2019). 

3 tahun Ombudsman RI terima 27.345 pengaduan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Untuk menghadapi era disrupsi maka Ombusman RI mengadakan seminar internasional, yang dihadiri Ombusman Kawasan Asia Tenggara di Hotel Novotel Palembang. Seminar ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ombudsman RI ke 19.

Ketua Ombudsma RI Prof Amzulian Rifai S.H, LLM., Ph.D mengatakan bahwa seminar ini mengangkat tema "A Better Public Service Delivery in The Era of Disruption".

"Dalam menghadapi era disrupsi diperlukan kesiapan seluruh pemangku kepenting. Era disrupsi yaitu masa ketika perubahan terjadi sangat cepat dan sulit diprediksi," ujarnya, Senin (11/3/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, perubahan tersebut membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepetingan jika tidak ingin ditinggalkan atau digilas oleh perubahan.

Disrupsi dalam pelayanan publik sangat signifikan dampaknya mengingat pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban pemerintah. Maka di saat masyarakat mendambahkan pelayanaan publik yang berkualitas, murah, cepat, dan terjangkau, kebutuhan masyarakat juga terus berkembang.

"Forum Ombudsman Asean ini bertujuan untuk memperkuat Ombudsman di wilayah Asia Tenggara. Dan pada akhirnya akan memperkuat hubungan antar Negara di Asia Tenggara," ungkapnya.

Sementara itu terkait pengaduan dari masyarakat Ombudsman Republik Indonesia, sebagai pengawas pelayanan publik sepanjang tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018 telah menerima sebanyak 27.345 pengaduan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Peringkat tiga besar dugaan maladministrasi yang diterima adalah penundaan berlarut (undue delay), penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan. Sementara peringkat tiga besar instansi pelayanan publik yang banyak dikeluhkan adalah Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kementerian Pertanahan (BPN/ATR)," katanya.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved