PHRI Protes ke Jokowi Karena Mendagri Larang Pejabat Pemerintah Rapat di Hotel,Ini Kata Tjahjo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan protes Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atas larangan pejabat daerah untuk rapat
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan protes Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atas larangan pejabat daerah untuk rapat di hotel yang mengatasnamakan dirinya.
Hal itu disampaikan Tjahjo yang disampaikan Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani yang mengaku khawatir dengan Mendagri ihwal rencana pelarangan bagi pejabat daerah untuk rapat di hotel.
• Balik Digugat Cerai, Andika Mahesa Sebut Mantan Istri Cari Panggung dan Bongkar Fakta Ini
• Saipul Jamil Segera Bebas, Jenita Janet Bocorkan Waktu Kebebasan Mantan Suami Dewi Perssik
• Beredar Foto Mesra dengan Wanita Lain, Aktor Laga Choky Andriano Ungkap Hubungan dengan sang Istri
• Beredar Video Al Ghazali Ribut dengan Alyssa Daguise di Pinggir Jalan, Dorong Pacarnya Sampai Jatuh
"Kami juga rapat di hotel semua kok. Enggak pernah saya nyatakan pernyataan. Lha kok teruskan berita itu. Kok terus Ketua PHRI ngomongnya begitu," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Terkait yang menyatakan yang dimaksud mewakili rencana larangan kepada pejabat daerah untuk rapat di hotel, Tjahjo mengatakan itu hanya untuk meminta stafnya Pertemuan dewan pusat malam.
Ia mewajari bila ASN pemerintah daerah menggelar rapat anggaran di hotel-hotel Jakarta karena harus setuju dengan Kemendagri.
"Karena perencanaan APBD selalu sepakat dengan Kemendagri. Pemda juga enggak mau salah untuk memperbaiki Perda-nya, untuk menyusun," ujar Tjahjo.
"Rapat di hotel, konsultasi, ya wajar saja. Karena banyak teman-teman membawakan misi yang banyak, lengkap," lanjut dia.
Sebelumnya PHRI memprotes larangan Menteri Dalam Negeri ihwal pertemuan APBD di hotel.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani memprotes larangan tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara perayaan HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).
"Kami juga khawatir atas keputusan Menteri Dalam Negeri yang akan mengeluarkan prosedur operasional standar, tentang kegiatan pemerintah yang diadakan di hotel sebagai alasan kasus pemukulan terhadap petugas KPK," ujar Hariyadi.
Hal itu, kata dia, mempengaruhi negatif yaitu mata rantai suplai barang ke hotel.
Integrasi, lanjut Hariyadi, para petani pemasok sayuran dan produsen bahan makanan lainnya akan merugi lantaran distribusi barang mereka.
Joko Widodo memastikan Menteri Dalam Negeri membatalkan wacana larangan kepada pemerintah daerah untuk membahas anggaran di hotel.
Hal itu menentang dugaan penganiayaan oknum Pemerintah Provinsi Papua terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta, pekan lalu.
"Saya ingin menjawab pernyataan Kemendagri dulu, pernyataan Mendagri. Tadi baru aja saya beri tahu dan sudah berisi. Tidak akan ditindaklanjuti.
