Pemilu 2019

Oknum PNS Diduga Gunakan Kendaraan Dinas Pemerintah untuk Mobilisasi Kegiatan Caleg di OKU Timur

Bawaslu Kabupaten OKU Timur bergerak cepat mengkonfirmasi adanya informasi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan anggota Legislatif

Oknum PNS Diduga Gunakan Kendaraan Dinas Pemerintah untuk Mobilisasi Kegiatan Caleg di OKU Timur
Sripo/ Evan Hendra
Juru Bicara Partai Golkar saat memberikan keterangan kepada anggota Bawaslu OKU Timur tentang informasi penggunaan kendaraan dinas fasilitas negara untuk kepentingan caleg 

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Bawaslu Kabupaten OKU Timur bergerak cepat mengkonfirmasi adanya informasi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan anggota Legislatif 2019.

Bawaslu OKU Timur memanggil juru bicara Partai Golkar Siti Nursiah Selasa (27/11/2018).

Pemanggilan Siti Nursilah tersebut dilakukan setelah adanya ungkapan ketika rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum atas pengantar Nota Keuangan Raperda APBD OKU Timur Tahun Anggaran 2019.

Dalam pemandangan umum Fraksi, Partai Golkar menyatakan bahwa mendapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Pengaduan itu menyatakan ada mobilisasi dari oknum PNS yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu caleg.

Jadi Duta Literasi, Percha Diminta Rajin Turun ke Lapangan

Astra Beri Potongan 50 Persen Khusus Untuk Guru, Peringati Hari Guru

"Kami berharap agar kiranya kapada saudara Bupati OKU Timur, Kapolres OKU Timur dan Bawaslu OKU Timur untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut"

"Dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan," katanya dalam paripurna tersebut.

Untuk mengkonfirmasi adanya laporan mobilisasi PNS terhadap salah satu caleg tersebut, Bawaslu OKU Timur memanggil dan mengkonfirmasi fraksi Partai Golkar.

Bawaslu menanyakan lebih lanjut pelanggaran dan bukti-bukti yang ada sehingga tentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada pelanggar pemilu tersebut.

"Hari ini kita memanggil dan mengkonfirmasi juru bicara partai Golkar yang mengaku mendapat banyak pengaduan salah satu caleg dimobilisasi oknum PNS."

"Jika ini terbukti, maka kita akan segera mengambil tindakan," ungkap ketua Bawaslu OKU Timur melalui Ketua Divisi Hubal Benny Tenagus ketika dikonfirmasi.

Lagi, Wako Prabumulih Segera Rombak Pejabat Tak Sejalan

5 Perampok Sekap Bos Sawit di Muba Lalu Gondol Uang Rp 400 Juta dan Emas 40 Suku Dibekuk Polisi

Benny mengaku sudah mendengarkan keterangan dari juru bicara fraksi Partai Golkar.

Bawaslu akan memberikan masukan dan saran kepada pihak terkait agar bisa netral selama pelaksanaan Pilkada serentak.

"Selanjutnya kita akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas sampai tingkat desa untuk meningkatkan pengawasan pada tahapan kampanye pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 yang saat ini tahapan-tahapannya sudah berjalan," katanya.

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved