Berita Prabumulih
2 Opsi PHL Prabumulih, Gaji Rp 300 Ribu atau Jumlah Dikurangi dengan Pendapatan Gaji Rp 1 Juta Lebih
Wakil Walikota Prabumulih, Andriansyah Fikri mengungkapkan, beberapa waktu lalu berkeinginan menyeleksi PHL karena jumlah saat ini melebihi PNS
Penulis: Edison |
lihat foto
Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih ingin Pekerja Harian Lepas (PHL) tidak dikurangi dan justru honor dinaikkan setara upah minimum rata-rata.
Keinginan itu bertolak belakang dengan Pemerintah kota Prabumulih.
Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH mengungkapkan, beberapa waktu lalu berkeinginan menyeleksi PHL karena jumlah saat ini melebihi pegawai negeri sipil (PNS).
Jumlah besar itu sangat membebani keuangan daerah. Ada dua opsi yang diwacanakan bagi PHL Prabumulih.
"Rencana kita melakukan seleksi terhadap PHL itu untuk meningkatkan penghasilan mereka karena desakan DPR harus sesuai UMR,"
"Sementara kalau kita terapkan sesuai UMR atau di atas Rp 1 juta maka kemampuan keuangan daerah kota Prabumulih tidak akan sanggup membayar dengan jumlah PHL yang ada saat ini," ungkap Fikri.
• 10 Artis K-Pop Terkaya, Urutan Pertama Miliki Kekayaan 45 juta Dollar, Ada Siwon Hingga Sosok Cantik
• Sedang Perbaikan Jalan Angkatan 45 Prabumulih Ditutup Sementara, Ini Jalan Alternatifnya
Fikri menegaskan, dalam hal permasalahan PHL ada dua alternatif.
Apabila memenuhi keinginan DPRD meminta gaji dinaikkan maka harus dilakukan pengurangan.
Apabila tidak ingin dikurangi maka gaji tetap seperti biasa sekitar Rp 300 ribu.
"Pemkot Prabumulih masih bisa menggaji PHL namun gaji normal seperti biasa Rp 300-350 ribu, itulah kemampuan kita dan tidak bisa dipaksakan, dewan tau masalah itu," bebernya.
Fikri menjelaskan, anggaran honor PHL telah dianggarkan namun pihaknya tidak bisa memastikan apakah ke depan akan ada dana masuk untuk menggaji ribuan pekerja tersebut.
"Aapakah ada dana bagi hasil migas atau tidak padahal itu jadi andalan. makanya sekarang kita bersama Walikota prioritas kepala SKPD itu keluar daerah untuk mencari dana agar dibawa ke Prabumulih"
"Baik berupa fisik atau dana tunai maupun lainnya, Karena kalau mau membangun berdasarkan keuangan daerah, terbatas keuangan kita," bebernya.
• Jelang Natal dan Tahun Baru 2019, Harga Daging Ayam di Lubuklinggau Naik
• Persib Tercecer di Persaingan Juara Liga 1, Ini Instruksi Mario Gomez
Ditanya dengan jumlah PHL yang melebihi PNS apalah sudah efektif atau tidak, suami Hj Reni Indayani SKm ini menerangkan jika berbicara efektifitas maka tidak ada karena sejujurnya banyak PHL yang tidak bekerja.
