Menhub Satu Gendang dengan Gubernur Herman Deru, Angkutan Batu Bara Dilarang Melintas di Jalan Umum

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan setuju dan mendukung kebijakan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru

Menhub Satu Gendang dengan Gubernur Herman Deru, Angkutan Batu Bara Dilarang Melintas di Jalan Umum
HARTATI/TRIBUNSUMSEL.COM
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar Konfrensi Pres usai rapat membahas prospek pelabuhan Tanjung Api-api, LRT juga angkutan batu bara di hotel Santika Radial, Sabtu (24/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Hartati

Truk Batubara Setop, Sekarang Truk Kayu Bebas Melintas dan Buat Macet di Jalan Umum Prabumulih

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan setuju dan mendukung kebijakan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru yang melarang angkutan batu bara melintas di jalan umum.

Hal ini diungkapkannya usia menggelar membahas prospek pelabuhan Tanjung Api-api, LRT juga angkutan batu bara di hotel Santika Radial, Sabtu (24/11/2018).

BREAKING NEWS : Herman Deru Tak Akan Ubah Keputusan, Truk Batubara Dilarang Lewat Jalan Umum

"Saya sangat mendukung kebijakan itu karena banyak dampak positifnya," ujar Budi Karya Sumadi pada Tribunsumsel.com.

Menurutnya angkutan batubara layak distop melintas di jalan umum karena sudah banyak memakan korban jiwa karena kecelakaan.

Selain itu juga waktu tempuh dari Muara Enim ke Palembang lebih lama akibat banyaknya angkutan batu bara ini di jalan.

"Kekuatan jalan menjadi cepat rusak karena bobot kendaraan besar sehingga diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perawatan jalan sehingga jika distop bisa menghemat biaya perawatan," jelasnya.

Ditambahkan Budi Karya kebijakan mendukung penyetopan angkutan batu bara melintas di jalan umum karena saat ini sudah ada jalur khusus angkutan batubara menggunakan kereta api sehingga cara ini bisa dimaksimalkan.

"Tidak ada kapasitas menyingkirkan kelompok ekonomi tertentu tapi dikoordinasikan apa yang harus dilakukan sebagai solusinya," tambah Budi Karya.

Puluhan massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Peduli Keadilan,  Kamis (15/11/2018) menggelar aksi damai di depan Dinas Perhubungan Pemkab Lahat dan DPRD Lahat.
Puluhan massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Peduli Keadilan, Kamis (15/11/2018) menggelar aksi damai di depan Dinas Perhubungan Pemkab Lahat dan DPRD Lahat. (Sripo/ Ehdi Amin)
Penulis: Hartati
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved