Pendapatan Pemkot Prabumulih Banyak Bocor, KPK Minta Bagian Pendapatan Jadi Dinas Sendiri

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi stressing (tekanan) agar bagian pendapatan di Pemkot Prabumulih dijadikan dinas tersendiri.

Sebab selama ini banyak pendapatan pajak mengalami kebocoran.

Stressing itu langsung ditanggapi Pemerintah kota Prabumulih bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.

Pemerintah kota Prabumulih bersama DPRD dalam waktu dekat akan menyusun peraturan daerah (Perda) untuk memisahkan bagian pendapatan dari sebelumnya di Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi dinas tersendiri.

"Memang ada stressing KPK tentang peningkatan penghasilan pendapatan karena menurut KPK banyak terjadi kebocoran, namun mereka tidak menyebutkan spesifik kebocoran."

"Tapi kalau kita lihat bukan kebocoran namun mereka adanya potensi PAD bisa lebih dimaksimalkan di Prabumulih," ungkap Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri, Senin (12/11/2018).

Baca: Cetak Gol ke Gawang Barito Putera, Selebrasi Rizky Dwi Ramadhana Pertanda Istri Hamil ?

Baca: Daftar Artis Terkaya Indonesia, Ada Nagita Slavina, Sule dan Nikita Willy, Nomor 1 Capai 32 Miliar

Fikri mengatakan, karena sifatnya stresing maka pemerintah akan segera menindaklanjuti dan akan berkoordinasi dengan dewan disebabkan untuk pemisahan instansi diperlukan revisi peraturan daerah berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

"Kita akan pecah instansi tersebut sesuai stresing itu, karena itu stresing maka harus ditindaklanjuti."

"Tentu dengan pemisahan itu pendapatan akan dimaksimalkan atau ditingkatkan karena sekarang hanya dipimpin Kepala Bidang dan diisi beberapa staf, sementara tugasnya mengelola seluruh pendapatan di Prabumulih ini tentu tidak maksimal," jelasnya.

Ditanya apakah dengan pemisahan instansi itu akan menambah pengeluaran dengan banyaknya jabatan baru, Fikri mengatakan meski pengeluaran bertambah namun konsekuensi dari pemisahan tentu harus meningkatkan pendapatan.

"Nantinya tentu berhasil atau tidaknya akan dilihat dari tercapai atau tidaknya pendapatan, kalau target tercapai berarti berhasil dan jika tidak maka akan diganti (pimpinannya-red)," katanya.

Baca: Update Tol Palembang-Betung Beroperasi 2019 dan Tol Betung-Jambi Beroperasi 2020

Baca: Panasonic Hadirkan AC si-BiRU, Bisa Hemat Listrik Rp 8 Ribuan per Hari dan Tahan Lama

Lebih lanjut suami Hj Reni Indayani ini mengatakan dengan pemisahan instansi itu nantinya maka pihaknya akan lebih mengintensifikasikan sumber pendapatan baik sepeti pajak reklame, parkir, rumah makan dan lainnya.

"Kedepan juga dengan menjadi dinas pendapatan tentu akan melakukan uji petik untuk sumber-sumber pendapatan sehingga nanti bisa diketahui berapa target yang harus ditetapkan agar bisa terrealisasi,"

"Kalau selama ini kami nilai realisasi pajak tidak maksimal bukan karena adanya kebocoran tapi staf di pendapatan kurang karena hanya dipimpin kepala bidang," katanya.