Kecam BPJS Kesehatan yang Batasi Jaminan Kasus Katarak, Bayi Baru Lahir, dan Rehabilitasi Medik

Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat.

Kecam BPJS Kesehatan yang Batasi Jaminan Kasus Katarak, Bayi Baru Lahir, dan Rehabilitasi Medik
Kompas.com/David Oliver
Masyarakat Demo BPJS Kesehatan terkait Aturan yang dinilai merugikan warga tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Baca: Sindirian Andi Arief Karena Bandara Lombok Ganti Nama : Apa tidak Malu Mau Mengganti Prasasti

Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat.

Baca: Penuh Sensasi dan Kerap Bersikap Frontal, Sosok Ini Ungkap Karakter Asli Nikita Mirzani

"Kami minta dikeluarkan keppres (keputusan presiden) tentang pencabutan aturan ( BPJS Kesehatan) yang merugikan pasien," ujar koordinator aksi Roy Pangharapan, di depan Istana Negara, Rabu siang.

Baca: Dibalik Video Viral Sholawatan Bareng Pemandu Karoke di Diskotek Bali, Ini Jawaban Gus Miftah

Aturan yang dinilai merugikan warga tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Aturan itu berisi pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik.

Roy menilai, jika peraturan itu terus ada, maka akan membahayakan warga khususnya untuk tingkat harapan hidup.

Roy menilai, Jokowi tidak merespon aturan BPJS tersebut karena jajarannya tidak menyampaikan secara utuh terkait kerugian yang akan ditimbulkan setelah aturan itu berlaku.

DKR telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjembatani pertemuan dengan pihak Istana.

"Aksi hari ini bukan demo, tapi kami mau melapor kepada Presiden terkait kondisi kesehatan di bawah BPJS Kesehatan. Karena saya yakin beliau tidak utuh mendapatkan laporan," ujar Roy.

"Karena terakhir BJPS mengeluarkan aturan yang menyulitkan dan merugikan presiden. Kami cinta Pak Jokowi makanya kami lapor. Kan sayang, beliau dicibir rakyat karena enggak bisa ngurusin ini," ujar Roy.

Diketahui, mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aksi di Depan Istana Minta Jokowi Cabut Aturan BPJS Kesehatan yang Merugikan Masyarakat", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/12/13360591/aksi-di-depan-istana-minta-jokowi-cabut-aturan-bpjs-kesehatan-yang?

Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help