Ombudsman Minta Pungutan Uang Sarana di SMA 5 dan SMA 6 Palembang Dikembalikan ke Siswa

Ombudsman memberikan waktu sampai 60 hari kepada SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 6 Palembang, terhitung sejak penyerahan LAHP untuk dilaksanakan

Ombudsman Minta Pungutan Uang Sarana di SMA 5 dan SMA 6 Palembang Dikembalikan ke Siswa
Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Kepala Ombusman Perwakilan Sumsel, Adrian Agustiansyah didampingi Kepala Keastistenan Ombusman, Astra Gunawan saat di kantor Ombusman RI Perwakilan Sumsel, Senin (27/7/2018) 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Guna menindaklanjuti dugaan maladministrasi pungutan atau pengumpulan dana pada proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 5 Palembang dan SMA Negeri 6 Palembang, maka Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan melakukan rangkaian pemeriksaan hal tersebut mulai tanggal 20 Juli hingga 24 Agustus.

Kepala Ombusman Perwakilan Sumsel, Adrian Agustiansyah didampingi Kepala Keastistenan Ombusman, Astra Gunawan mengatakan, bahwa Ombusman RI Perwakilan Sumsel telah mentuntaskan investigasi terkait dugaan maladministrasi pungutan atau pengumpulan dana pada proses penerimaan PPDB di SMA Negeri 5 Palembang dan SMA Negeri 6 Palembang.

Baca: Tarif Bus Damri Palembang-Indralaya Lebih Murah Bagi Mahasiswa Pengguna e-Money Bank Mandiri

"Ombusman telah menyampaikan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) kepada dua sekolah tersebut hari ini, Senin (27/8) di Kantor Ombusman RI Perwakilan Sumsel. Kesimpulannya dalam pemeriksaan yang telah dilakukan, Ombusman nenemukan tindakan Maladministrasi," ujarnya saat di kantor Ombusman RI Perwakilan Sumsel, Senin (27/7/2018).

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa untuk SMA Negeri 5 Palembang bentuk Maladministrasi yang dilakukan ialah menetapkan biaya sebesar Rp 7,5 Juta per siswa dan menentukan batas waktu bagi orang tua siswa.

Lalu tidak dimasukannya uang yang bersumber dari Komite Sekolah termasuk uang sarana serta ketring ke dalam RKAS dan RAPBS.

Baca: Pengurus Tradisional Boat Race Sebut Perubahan Regulasi dari 20 Pedayung Jadi 12 Rugikan Indonesia

Kemudian penemuan uang sarana tersebut bukan di rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah, melainkan hanya di Komite Sekolah dan memungut uang sarana serta uang ketring dilakukan tanpa seizin Gubernur Sumsel.

Sedangkan untuk SMA 6 Negeri Palembang bentuk Maladministrasinya yakni pungutan uang yang dilakukan Komite Sekolah bukan termasuk kategori sumbangan melainkan pungutan.

Baca: Jurnalis Vietnam Peliput Asian Games 2018 Senang dan Kagum Lihat Keindahan Palembang

Lalu pembentukan Komite Sekolah SMA Negeri 6 Palembang bertentangan dengan Pasal 4 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, karena lebih dari 50 persen pengurus Komite SMA Negeri 6 Palembang ternyata anaknya masih aktif bersekolah di SMA Negeri 6 Palembang yang kewajibanya mengatur tidak lebih dari 50 persen.

Menyikapi hal tersebut maka Ombusman mengambil kesimpulan tindakan korektif yaitu menghentikan pengumpulan uang sarana tahun 2018/2019 ke orang tua/wali siswa.

Mengembalikan uang sarana tahun 2018/2019 yang telah dipungut dari orang tua/wali siswa dan seluruh kebutuhan dana yang diatur diluar ketentuan BOS dan PSG haruslah seizin dari Gubernur Sumsel selaku kepala daerah.

Baca: Olahraga Kano Polo Mulai Diperkenalkan di Asian Games 2018, Ini Cara Main dan Perkembangannya

"Kami akan memberikan waktu sampai 60 hari kepada SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 6 Palembang, terhitung sejak penyerahan LAHP untuk dilaksanakan. Nantinya dalam jangka waktu ditetapkan tersebut, masing-masing terlapor wajib menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif Maladministrasi tersebut," jelasnya.

Jika terlapor (SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 6 Palembang) tidak melakukan tindakan korektif pada jangka waktu yang ditentukan, maka pihaknya akan melanjutkan ketingkat rekomendasi.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help