Gempa Lombok

Masalah Status Bencana Nasional yang Polemik, Ini Tanggapan Cawapres Sandiaga Uno

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan, persoalan politik harus dipisahkan dari penanganan korban pasca-gempa yang mengguncang Lombok

Masalah Status Bencana Nasional yang Polemik, Ini Tanggapan Cawapres Sandiaga Uno
Twitter
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNSUMSEL.COM - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan, persoalan politik harus dipisahkan dari penanganan korban pasca-gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itu disampaikan Sandiaga saat ditanya mengenai polemik penyematan status bencana nasional terkait gempa di Lombok.

Baca: PKS Duga Jenderal Gatot Ketua Tim Kampanye Jokowi, Dua Sekjen Ini Heran Sampai Sebut Salah Prediksi

Baca: Pengamat Nilai Faktor KH Maruf Amin Malah Menggerus Suara Jokowi, Kurangnya Sampai Segini

Baca: Lowongan Kerja PT Pelindo II 2018 Dibuka, Ini Persyaratan dan Posisi yang Dicari,Catat Baik-baik

Sandiaga mengatakan, sebaiknya seluruh pihak memastikan apakah masyarakat NTB yang terdampak bencana menerima bantuan.

"Untuk politiknya sendiri harus dipisahkan karena yang harus dipastikan adalah saudara-saudara kita yang ada di NTB itu bisa mendapatkan bantuan dari kita," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Sandiaga berharap masyarakat tak berpolemik soal sikap Pemerintah yang belum menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional.

Menurut dia, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sebaiknya fokus dalam penanganan korban pasca-gempa ketimbang berdebat soal penetapan status bencana nasional.

"Jadi terlepas daripada status saya rasa ini penanganannya harus yang all out dan komprehensif," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan kenapa Presiden Joko Widodo hingga kini belum menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional.

Menurut dia, Presiden Jokowi khawatir pariwisata di Lombok dan sekitarnya akan terganggu jika status naik ke bencana nasional.

"Kalau pakai terminologi bencana nasional nanti travel warning, kan jadi repot," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved