Pilpres 2019

Ijtima Ulama dan Manuver PKS Disebut Bikin 'Susah' Prabowo Subianto

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin serius meminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk memilih Ketua Majelis Syuro PKS

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan 

TRIBUNSUMSEL.COM-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin serius meminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk memilih Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf al-Jufri sebagai cawapres.

Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin bahkan menyatakan partainya akan berusaha sekuat mungkin mendorong hasil Ijtima Ulama GNPF yang merekomendasikan Salim.

“Ini adalah beban atau amanah yang harus ditunaikan PKS sebagai partai dakwah. Partai umat. Partainya para ulama. Agar rekomendasi itu bisa jadi kenyataan. Jadi posisi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan itu," kata Suhud kepada Tirto, Rabu (1/8/2018).

Menurut Suhud, keputusan ini diambil PKS lantaran Abdul Somad sebagai sosok lain yang direkomendasikan Ijtima Ulama GNPF telah menyatakan diri tidak bersedia menjadi cawapres Prabowo.

Maka, tinggal tersisa Salim Segaf untuk diperjuangkan.

"Meskipun kami memang masih berharap Ustaz Somad tidak terburu-buru mengambil keputusan itu karena beliau bisa jadi titik temu kepentingan," kata Suhud.

Seandainya upaya PKS ini gagal, kata Suhud, pihaknya akan mempertimbangkan ulang dukungan kepada Prabowo melalui mekanisme keputusan di Majelis Syuro PKS.

Sebab, menurutnya, nama Salim Segaf juga masuk menjadi salah satu dari sembilan nama yang diusulkan Majelis Syuro PKS sebagai cawapres Prabowo.

"Nanti hasil rapat Majelis Syuro itu yang akan menentukan langkah kami di Pilpres 2019, apakah masih bersama koalisi [KMP bersama Gerindra] atau tidak," kata Suhud.

Pernyataan Suhud ini disampaikan sebagai tanggapan atas sikap Prabowo yang belum juga memastikan akan memenuhi hasil rekomendasi Ijtima Ulama GNPF.

Melainkan, mantan Danjen Kopassus tersebut menginginkan keputusan berada di tangan partai politik. 

Pengamat politik dari The Political Literacy Institute, Adi Prayitno, menilai sikap PKS tersebut sebagai penyanderaan politik terhadap Prabowo.

Sebab, menurutnya, tawaran tersebut sudah menjadi harga mati bagi PKS.

"Menurut saya memang wajar mereka melakukan penyanderaan politik. Karena memang sudah empat tahun bersama Gerindra," kata Adi kepada.

Menurut Adi, akibat dari hal itu telah menempatkan Gerindra dan Prabowo dalam posisi sulit.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved