Pilkada Pagaralam

Pemenang Pilkada Pagaralam Masih Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi

Ditetapkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 yaitu Alpian Maskoni dan Muhammad Fadli merupakan paslon

Pemenang Pilkada Pagaralam Masih Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi
SRIPO/ Wawan
Pengundian nomor urut Pilkada Pagaralam 

Laporan Wartawan Sriwijaya Post, Wawan Septiawan

TRIBUNSUMSEL.COM, PAGARALAM - Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam yang mendapatkan suara terbanyak pada Pimilihan Walikota (Pilwako) Pagaralam pada Pilkada serentak 27 Juni lalu sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam.

Ditetapkan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 yaitu Alpian Maskoni dan Muhammad Fadli merupakan paslon yang memperoleh suara terbanyak pada Pilwako Pagaralam lalu.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak namun paslon ini belum bisa ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasalnya pihak KPU Kota Pagaralam masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil dari Pilkada Pagaralam lalu.

Surat tersebut merupakan surat yang berisi tentang tidak adanya sengketa hasil Pilkada Pagaralam.

"Memang untuk Paslon yang mendapatkan suara terbanyak sudah kita tetapkan melalui pleno hasil rekapitulasi perolehan suara beberapa hari lalu. Namun untuk penetapan hasil Pilkada atau penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih kita masih menunggu surat dari MK," ujarnya.

Pasalnya penetapan paslon terpilih akan bisa dilakukan jika hasil Pilkada Pagaralam tidak ada sengketa.

"Jika surat dari MK sudah kita terima maka akan langsung kita lakukan pleno penetapan calon terpilih untuk Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam priode 2018-2023. Kita rencanakan penetapan calon terpilih 26 Juli mendatang," tegasnya.

Berdasarkan info dari www.mk.go.id jumlah permohonan perkara perselisihan hasil Pilkada yang masuk ke MK tercatat sebanyak 71.

Dari 71 jumlah permohonan tersebut Pilkada Pagaralam tidak terdaftar.

"Jadi kalau tidak masuk daftar gugutan jadi Pilkada Pagaralam tidak ada gugutan atau sengketa. Namun untuk penetapan masih harus menunggu surat dari MK," jelasnya. 

Editor: M. Syah Beni
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved