Nikah Siri Diduga Masih Banyak di Palembang, Alasan Menengah Kebawah Biaya, Keatas Soal Poligami

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Nikah siri diduga masih banyak terjadi di Kota Palembang. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) kKta Palembang menggelar seminar nikah siri dan implikasinya terhadap perempuan yang digelar di Hotel Duta, Rabu (21/3).

Kepala DP3APM kota Palembang, Sadruddin Hadjar mengatakan, seminar seperti ini sangat perlu dilakukan, karena nikah siri sangat merugikan khususnya bagi perempuan.

Sehingga DP3APM, menghimbau kepada masyarakat khususnya kaum perempuan jangan mau untuk diajak untuk nikah siri.

"Untuk itulah kami undang rata-rata mahasiswi dan yang belum menikah ya. Dengan harapan hal ini, bisa disebarkan kepada kaum perempuan lainnya," terang Sadruddin.

Meski nikah siri ini sah hukumnya secara agama, namun nikah siri tetap saja merugikan pihak perempuan.

Kerugian yang dialami ialah, saat mengalami perceraian, perempuan tersebut tidak bisa menuntut apapun, baik harta materil maupun hak asuh anak.

Karena semua itu tidak tercatat di negara.

"Misal suaminya meninggal, istri yang nikah siri ini juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan," katanya.

Sadruddin juga menyebutkan, meski tak terjadi perpisahan antara pasangan nikah siri ini tetapi ke depan akan berpengaruh kepada kepentingan anak.

Karena belum tercatat di negara maka anak-anak tersebut tidak dapat mendapatkan akte kelahiran.

"Pokoknya merugikan perempuan lah, untuk itu kami menyarankan untuk nikah secara sah baik secara agama maupun negara," ungkapnya.

Meski tak bisa menyebutkan data, pernikahan siri di kota Palembang masih banyak terjadi.

Hal itu tergambar dengan masih banyaknya warga Palembang yang mengikuti nikah massal saat digelar oleh Pemerintah kota (Pemkot) Palembang.

Sadruddin menjelaskan, banyak faktor yang membuat masyarakat ini memilih untuk menikah siri.

Bagi kalangan menengah kebawah biasanya nikah siri dilakukan karena mereka tidak memiliki cukup biaya untuk menikah secara resmi.