Beras di Sumsel Surplus Tapi Belum Bisa Buat Petani Makmur dan Masyarakat Rasakan Harga Murah

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi penghasil beras terbesar di ke lima di Indonesia malah tercatat beberapa bulan terakhir menyumbang inflasi terbesar.

Data ini diterbitkan oleh BPS Sumsel belum lama ini.

Bahkan pada 2017 beras di Sumsel surplus hingga 2,5 juta ton.

Namun surplus dan lumbuk pangan ini belum mampu membuat petani makmur dan masyarakat merasakan beras murah.

Pasalnya margin beras di Sumsel berada diurutan enam terbesar di Indonesia karena panjangnya mata rantai pendistribusiannya dari petani hingga diterima masyarakat di pasar.

Menyikapi surplus dan margin harga beras yang masih tergolong besar, Prof Taufiq Marwah, Guru Besar Universitas Sriwijaya (Unsri) mengatakan itulah peran pemerintah mengendalikan harga dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen sehingga saat beras mahal maka ada batas maksimal harga beras yang harus dijual di pasar.

Selain melindungi konsumen pemerintah juga melindungi petani dengan mengeluarkan kebijakan menetapkan harga terendah saat musim panen.

Hal ini dilakukan agar petani tidak rugi karena saat panen suplai melimpah yang otomatis membuat harga anjlok.

Selain itu pemerintah mengantasipasi anjloknya harga gabah dan beras dengan menyerapnya melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).

Namun sayangnya penyerapan ini memang belum maksimal karena jangkauan bulog juga masih terbatas tidak bisa menjangkau hingga pelosok daerah.

"Biasanya bulog hanya bisa menjangkau hingga kecamatan saja dan itupun bukan dari petani tapi bahkan dari produsen atau pedagang juga sehingga harganya tidak linear," kata Taqwa disela seminar diseminasi hasil pengkajian dan pengembangan sektor perdagangan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Rabu (21/3).

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementrian Perdagangan, Kasan Muhri mengatakan pemerintah juga harus bisa menekan harga di pasar jangan sampai adanya kesepakatan pedagang menentukan harga pasar sebab jika sesama pedagang sudah menentukan harga maka sulit pemerintah masuk dan melakukan penetrasi pasar.

Bulog pun tidak bisa berbuat banyak karena suplai beras di gudang tidak sebanding dengan jumlah beras di pasar dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak akan berdampak besar jika dilakukan penstabilan harga.

"Di pasar itu penguasanya pedagang jadi ini yang harus diantisipasi jangan sampai mereka menetapkan harga sendiri, kalau ini sampai terjadi maka masyarakat yang dirugikan," kata Kasan.(tnf)