Berita Palembang

Kisruh KNPI Sumsel - Bekukan Kepengurusan MF Ridho, April Gelar Musda Pilih Ketua 

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membekukan kepengurusan KNPI Sumsel yang dipimpin MF Ridho.

Kisruh KNPI Sumsel - Bekukan Kepengurusan MF Ridho, April Gelar Musda Pilih Ketua 
Tribunsumsel.com/Andi Agus Triono
Tidak Tuntas Selesaikan Tugas, DPP KNPI Bekukan Kepengurusan KNPI Sumsel 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membekukan kepengurusan KNPI Sumsel yang dipimpin MF Ridho.

Pembekuan kepengurusan ini lantaran hingga batas waktu yang telah ditentukan KNPI Sumsel belum melaksanakan musyawarah daerah (Musda) untuk pemilihan ketua baru.

Hal itu disampaikan ketua Kepengurusan Karetaker DPD KNPI Sumsel, Adherie Zulfikri Sitompul ketika menggelar jumpa pers dengan awak media, Sabtu (10/3) siang. Pernyataan pembekuan tersebut tertuang dalam keputusan rapat DPP KNPI yang telah dilaksanakan 25 Januari 2018 lalu.

"Sudah diberi kesempatan tapi Musda tetap tidak terlaksana, sehingga berdasarkan rapat pleno 25 Januari 2018, KNPI prov Sumsel dibawah kepemimpinan MF Ridho dibekukan. Kemudian ditunjuk karetaker, 29 Januari keluar SK-nya," katanya.

Setelah adanya keputusan pembekuan kepengurusan tersebut, DPP KNPI kemudian membentuk tim pengurus karetaker yang bertugas menjalankan amanah konstitusi keorganisasian untuk melaksanakan musda guna pemilihan ketua KNPI Sumsel periode 2018-2021.

Dari masa periode ketua baru nantinya itu diakui memang terjadi lompatan kepengurusan. Masa jabatan MF Ridho periodenya 2013-2016. Selama kepengurusan berakhirnya belum melaksanakan musda untuk pemilihan ketua baru.

Padahal, enam bulan sebelum jabatan berakhir, harusnya sudah memiliki rencana untuk mengadakan musda pemilihan ketua. Namun hingga waktu berjalan Musda belum terlaksana. Hal ini juga yang menjadi dasar kepengurusan MF Ridho dibekukan oleh DPP KNPI.

Adherie mengatakan musda akan digelar secepatnya, paling lambat bulan April mendatang. Sebab pada Oktober 2018 mendatang akan diadakan kongres KNPI di Aceh. Jika permasalahan kepengurusan KNPI Sumsel belum selesai pasti akan menjadi kendala terutama pada hak suara KNPI Sumsel.

Diakui Adherie jika dilihat dari tahun pelaksanaannya memang terjadi lompatan. Hal itu tak lain dikarenakan kepengurusan periode sebelumnya 2013-2016 tidak juga berhasil melaksanakan Musda meski KNPI pusat telah memberikan perpanjangan waktu hingga beberapa kali.

"Ini mengakibatkan jalannya organisasi di KNPI Sumsel berhenti dan berimbas di KNPI di kab kota se Sumsel. Sementara hampir di 14 Kabupaten dan Kota, SK kepengurusan habis sehingga sudah harus Musda. Tapi ini jadi terkendala karena Musda KNPI Sumsel belim dilaksanakan. Makanya rapat pleno dilakukan sehingga keluar SK Pembekuan," terang Adherie.

Halaman
123
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved