Desa di OKI dan Ogan Ilir Siap Hadapi Era Digital, Pemkab Percepat Pembangunan Tata Kelola Anggaran

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Membangun desa kini memasuki babak baru di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI).

Tak lagi hanya sekedar pelengkap, desa justru menjadi motor penggerak utama pembangunan daerah menjadi sebuah perubahan paradigma yang disoroti langsung Wakil Bupati OKI, Supriyanto.

Dalam arahannya, Supriyanto menyebut pentingnya penguatan tata kelola anggaran desa, mengingat desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Percepatan pembangunan desa harus terus dipacu dengan tetap fokus pada isu-isu strategis, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem. Dana desa harus benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan," ujarnya saat sosialisasi percepatan akselerasi pembangunan dan jaksa garda desa pada Senin (1/12/2025) siang. 

Dijelaskan dia, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui program padat karya, pemberdayaan ekonomi produktif, dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang berkelanjutan. 

Selain itu, penguatan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi juga menjadi prioritas, diikuti dengan kesiapan desa menghadapi era digital.

"Peningkatan akses internet, pelatihan digital, dan layanan publik berbasis teknologi merupakan langkah penting meningkatkan kualitas SDM sekaligus daya saing masyarakat desa," jelasnya.

Supriyanto juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur desa maupun masyarakat. Menurutnya, kemampuan dalam mengelola potensi lokal dan pengembangan kewirausahaan menjadi kunci dalam menciptakan desa yang mandiri.

Selaras dengan itu, program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa Sejahtera) hadir sebagai upaya strategis memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan RI untuk melakukan real-time monitoring terhadap pengelolaan dana desa.

"Dengan anggaran desa yang besar, tanggung jawab kita juga besar. Jaga Desa bukan pengawasan yang menakutkan, tetapi pendampingan yang edukatif,"

"Program ini membantu mempercepat penginputan data, mengurangi kesalahan administrasi, serta mencegah penyimpangan anggaran, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2025," terang Supriyanto. 

Melalui aplikasi jaga desa, pemerintah berharap tercipta tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. 

Supriyanto juga meminta seluruh kepala desa memperkuat koordinasi dengan camat, Inspektorat, dan Dinas PMD agar setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

"Mari jadikan momentum ini sebagai langkah penting dalam mempercepat pembangunan desa. Keberhasilan implementasi Jaga Desa akan menjadi bukti integritas dan kematangan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan,” tegasnya.