Berita Muara Enim

Daftar 8 Jabatan Kepala Dinas yang Dilelang Pemkab Muara Enim, Saat Ini Masih Diisi Plt

Ia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan oleh panitia seleksi independen dari luar Pemkab Muara Enim.

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Slamet Teguh
Sripoku.com/Ardani
LELANG JABATAN - Kepala BKPSDM Muara Enim, Harson Sunardi. Daftar 8 Jabatan Kepala Dinas yang Dilelang Pemkab Muara Enim, Saat Ini Masih Diisi Plt 

Ringkasan Berita:
  • Pemkab Muara Enim membuka seleksi terbuka untuk mengisi 8 jabatan eselon II yang masih kosong atau dijabat Plt.
  • Seleksi ini terbuka bagi ASN se-Sumsel dengan sejumlah persyaratan dan tahapan seperti administrasi, assessment, hingga wawancara.
  • Proses dilakukan secara transparan dan independen tanpa biaya, dengan harapan menghasilkan pejabat yang kompeten dan berintegritas.

 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi delapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II guna mengantisipasi kekosongan jabatan strategis.

Adapun delapan jabatan yang dilelang yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kepala BKPSDM Muara Enim, Harson Sunardi, menyampaikan bahwa seleksi ini merujuk pada Pengumuman Nomor: 800.1.3.3/01/PANSEL-JPTME/2026. Menurutnya, sejumlah jabatan saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dan sebagian lainnya akan segera kosong karena pejabat definitif memasuki masa purnabakti.

“Sejumlah jabatan yang dilelang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Selain itu, ada juga jabatan yang akan segera kosong karena pejabat definitifnya memasuki masa purnabakti,” ujar Harson, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, seleksi terbuka ini memberikan kesempatan bagi ASN yang memenuhi syarat dari seluruh wilayah Sumatera Selatan, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal, untuk ikut serta.

“Tujuannya untuk mendapatkan pejabat yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” katanya.

Adapun persyaratan umum antara lain berstatus PNS, memiliki pangkat minimal Pembina (IV/a), pengalaman jabatan minimal lima tahun, pendidikan minimal S1/D4, serta usia maksimal 56 tahun saat pelantikan. Peserta juga harus memiliki rekam jejak kinerja baik, bebas dari hukuman disiplin, serta melengkapi dokumen administrasi seperti SKP, LHKPN/LHKASN, SPT tahunan, hingga surat keterangan sehat dan bebas narkoba.

Selain itu, setiap peserta diwajibkan menyusun makalah yang disesuaikan dengan jabatan yang dilamar serta mendukung visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA), Maju dan Berkelanjutan.

Pendaftaran seleksi dibuka mulai 1 April hingga 10 April 2026 pukul 16.00 WIB, dengan penyampaian berkas dilakukan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi di kantor BKPSDM Muara Enim.

Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, assessment, presentasi makalah, dan wawancara. Pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 30 April 2026.

Baca juga: Seleksi Peserta Lelang Jabatan, Pemkot Prabumulih Gelar Assessment di Polda Sumsel

Baca juga: Daftar 36 Pejabat yang Ikut Lelang di Musi Rawas, Rebutkan 8 Posisi Jabatan

Sementara itu, Bupati Muara Enim, H. Edison, membenarkan pelaksanaan lelang jabatan tersebut sebagai langkah untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

“Memang benar saat ini kita melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi yang kosong, baik yang masih dijabat Plt maupun yang akan ditinggalkan karena pejabatnya memasuki masa purnabakti,” tegas Edison.

Ia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan oleh panitia seleksi independen dari luar Pemkab Muara Enim.

“Yang menyeleksi bukan dari Pemkab Muara Enim, tetapi dari panitia seleksi khusus yang berasal dari luar, sehingga prosesnya objektif dan transparan,” jelasnya.

Edison juga memastikan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan diharapkan mampu menghasilkan pejabat definitif yang dapat mendorong kinerja pemerintahan menjadi lebih baik.

 

 

 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com

 

Sumber: Tribun Sumsel
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved