5 Kriteria Pasien Gawat Darurat yang Wajib Mendapatkan Tindakan Medis di Rumah Sakit

Ringkasan Berita:

• Konflik antara rumah sakit dan pasien di Lubuklinggau meningkat dan kerap viral karena perbedaan penilaian status gawat darurat.
• Banyak pasien yang tidak memenuhi kriteria emergency tetap meminta tindakan medis, sehingga klaim ke BPJS tidak bisa diproses.
• Wali Kota Rachmat Hidayat menekankan perlunya sosialisasi agar ada pemahaman yang sama dan konflik dapat diminimalisir.

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis 

TRIBUNSUMSEL.COM,LUBUKLINGGAU -- Salah satu Rumah Sakit Swasta di Kota Lubuklinggau Sumsel mengeluhkan konflik antara rumah sakit dan pasien hingga berujung viral di media sosial (Medsos).

Pasalnya akhir-akhir ini sering terjadi kasus pasien yang sebenarnya tidak masuk dalam kriteria gawat darurat namun "dipaksa" untuk dilakukan tindakan medis.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) mengungkapkan perlu adanya persamaan persepsi terkait penetapan status gawat darurat (emergency) terhadap pasien di setiap layanan fasilitas kesehatan terutama rumah sakit dan Puskesmas.

Dengan adanya hal tersebut, diharapkan setiap ada peristiwa yang menimpa pasien tak menimbulkan konflik antara keluarga pasien dengab pihak rumah sakit yang sering berujung viral di media sosial.

"Saya kira perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat terkait penerapan status emergency ini, sehingga persoalan yang sering timbul saat pasien berada di rumah sakit dapat diminimalisir," ujar wali kota dihadapan sejumlah pimpinan rumah sakit (RS) dan Puskesmas dalam wilayah Kota Lubuklinggau, beberapa hari lalu.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi adanya keluhan dari pihah rumah sakit karena sering terjadi kasus pasien yang sebenarnya tidak masuk dalam kriteria gawat darurat namun "dipaksa" untuk dilakukan tindakan medis.

Akibatnya, saat diajukan klaim pembayaran ke BPJS Kesehatan, tdak bisa diproses karena tindakan medis tersebut tak masuk dalam kriteria emergency.

Baca juga: Sejak Awal 2026, Sudah 21 Warga OKI Masuk Rumah Sakit karena Demam Berdarah, Dinkes Ajak Terapkan 3M

Baca juga: 84 Rumah Sakit di Sumsel Telah Disiapkan Untuk Program Road to Health Tourism 2026

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, setidaknya ada lima kriteria kegawatdaruratan yang dijamin BPJS.

Lima kriteria tersebut antara lain, Mengancam Nyawa seperti serangan jantung, stroke, perdarahan hebat, atau syok.

Kemudian, Gangguan Napas/Sirkulasi seperti sesak napas berat, asma berat, atau gangguan hemodinamik (tekanan darah ekstrem).

Selanjutnya, Penurunan Kesadaran: Pingsan, kejang, atau koma.

Keempat, Trauma/Kecelakaan: Kecelakaan lalu lintas, patah tulang terbuka, luka bakar luas, atau cedera kepala berat.

Dan terakhir, Kasus Khusus (Medis Darurat): Abortus (keguguran), kehamilan ektopik (KET), eklampsia (kejang kehamilan), atau muntah/diare dengan dehidrasi berat. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com