Gubernur Sumsel Herman Deru Buka Rakor Tim Posyandu Tingkat Provinsi di Hotel Beston

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru selaku Penasehat Tim Pembina Posyandu Sumatera Selatan menegaskan kembali pentingnya memahami esensi dan tujuan dasar keberadaan Posyandu, yakni memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya bayi, balita, ibu hamil, dan lansia.

Hal itu disampaikan dirinya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Tim Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Hotel Beston (Selasa, 18/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru mengawali sambutannya dengan menekankan bahwa kader Posyandu harus menjalankan tugas dengan riang gembira dan penuh keikhlasan, sebagaimana simbol semangat yang sering tercermin melalui lagu-lagu “Anak Sehat” yang identik dengan kegiatan Posyandu.

“Tujuan pokok lahirnya Posyandu adalah membantu kaum lemah. Jangan sampai inti pelayanan ini terabaikan,” tegas HD.

HD juga mengingatkan bahwa perkembangan tugas Posyandu mengalami perluasan melalui Permendagri terbaru. Jika sebelumnya Posyandu berfokus pada kesehatan, kini terdapat penambahan menu layanan lain yang sifatnya pengembangan.

Namun, Herman Deru mengingatkan agar penambahan itu tidak dilakukan secara terburu-buru dan melupakan tugas pokok dari fungsi posyandu sendiri.

“Permendagri tetap kita jalankan, tetapi maksimalkan dulu tupoksi yang sudah ada. Jangan dipaksa ditambah. Saya hadir untuk memastikan tidak ada perbedaan persepsi. Orientasi awal tetap sama yaitu melayani kelompok rentan,” ujar HD.

Di masa kepemimpinannya, Sumsel pernah meraih penghargaan sebagai provinsi dengan penurunan stunting terbaik, bahkan di tahun 2025 Sumsel menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah nomor dua secara nasional.

“Itulah kenapa rakor ini diadakan. Kita ingin memastikan apa yang sudah baik tetap berjalan, dan pengembangan dilakukan sambil berjalan, termasuk rekrutmen kader baru,” ucap HD.

Ia meminta pesan tersebut diteruskan hingga ke kabupaten/kota. Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan berbeda, sehingga skala prioritas harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Terkait penambahan menu layanan, Herman Deru meminta setiap daerah melakukan validasi data dan laporan setelah rakor.

Pengembangan harus tetap mempertimbangkan mana yang paling penting dan mendesak. mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga layanan sosial lainnya.

Lebih lanjut, ia meminta Ketua Tim Pembina Posyandu Sumsel mendalami sumber pendanaan Posyandu agar lebih jelas dan terarah. Ia menyinggung bahwa sejak menjabat pada 2018, fokusnya pada Posyandu telah membuahkan hasil nyata, salah satunya penurunan stunting yang signifikan.

Menutup arahannya, Herman Deru juga menyatakan kesiapan Sumsel menyambut health tourism dengan memperkuat seluruh sektor pelayanan dasar, termasuk Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat.

Baca juga: GSMP, Inisiasi Herman Deru Masuk Nominasi IGA 2025 Program Non Digital

Sementara itu, Ketua TP PKK Prov. Sumsel sekaligus Ketua Tim Posyandu Sumsel, Hj. Feby Deru dalam laporannya menyampaikan bahwa Posyandu saat ini telah mengalami transformasi besar.

 Jika sebelumnya identik dengan layanan kesehatan ibu, bayi, dan lansia, kini Posyandu mengemban peran lebih luas melalui 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

“Posyandu bukan lagi hanya urusan kesehatan. Sudah ada enam bidang SPM yang melibatkan berbagai OPD terkait sebagai mitra. Para kader pun kini memiliki tugas spesifik sesuai bidang masing-masing,” disampaikan Feby Deru dalam laporannya.

Ia melanjutkan bahwa Rakorda tersebut diikuti oleh Tim Pembina Posyandu dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, menyusun serta mengevaluasi program kerja, memperkuat kerja sama antara Tim Pembina Posyandu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa serta memastikan pelaksanaan Posyandu sesuai regulasi yang berlaku.

Disampaikannya juga bahwa saat ini beberapa wilayah di Sumsel telah mulai menerapkan layanan sesuai SPM, seperti program bedah rumah, penyediaan kotak sampah, dan APPAR.

Namun, diperlukan penyamaan persepsi agar implementasi Posyandu lebih terarah dan sesuai standar.